DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Rencana deklarasi koalisi antara NasDem, PKS, dan Demokrat yang digadang-gadang akan digelar pada Kamis (10/11/22) kemarin, gagal dilaksanakan.
Buntut dari gagalnya deklarasi tersebut membuat ketiga partai ini diterpa isu tak sedap.
Rencana koalisi yang hangat dibahas sejak lama ini dikabarkan terancam kandas.
Namun, isu tersebut ditangkis oleh pengamat komunikasi dan politik, Jamiluddin Ritonga.
Menurutnya, koalisi perubahan tersebut bukan gagal, tapi sengaja dilakukan sebagai strategi politik.
Menurut Jamiluddin, batalnya deklarasi tersebut ada hubungannya dengan manuver politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan.
"Tiga partai tersebut tampaknya masih melihat dinamika koalisi partai lainnya, termasuk arah politik PDIP," ujar Jamiluddin seperti dikutip pada Jumat (11/11/22).
Jamiluddin lantas menjelaskan bahwa penundaan deklarasi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden ini memang sengaja dilakukan karena ketiga partai koalisi ini memerlukan pemetaan politik.
"Selain itu, Majelis Syura PKS dan Majelis Tinggi Partai Demokrat juga memang belum memutuskan terkait koalisi dan pasangan capres yang akan di usung," lanjutnya.
Partai Demokrat dan PKS pun harus menunggu keputusan dari Majelis Syura PKS dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Sebelum keputusan muncul, Demokrat dan PKS tidak akan bisa mendeklarasikan capres-cawapres hasil koalisinya bersama NasDem.
"Selain itu, Majelis Syura PKS dan Majelis Tinggi Partai Demokrat juga memang belum memutuskan terkait koalisi dan pasangan capres yang akan di usung," tutur Jamiluddin.
Dalam pernyataannya, Jamiluddin mengungkapkan bahwa deklarasi NasDem-PKS-Demokrat tidak bisa disebut batal, tapi hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.
"Dilihat dari intensnya tim kecil dari Nasdem-Demokrat-PKS bertemu, tentu koalisi tiga partai itu hanya tinggal menunggu waktu saja," tuturnya.
Ia memprediksi jika ketiga partai ini akan mendeklarasikan koalisinya ulang pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.
"Jadi, tiga partai itu tampaknya akan mendeklarasikan berkoalisi pada akhir 2022 atau awal 2023, ketika mereka siap untuk berkoalisi, termasuk visi, misi, program, dan strategi pemenangannya," pungkasnya. [Democrazy/suara]
