DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menjelang momentum pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024 mendatang, ekonom senior Rizal Ramli turut angkat bicara berpendapat tentang sosok calon yang muncul. Salah satunya Gubernur Jawa Tengah 2 periode.
Seraya mentautkan sebuah video Ganjar sedang berjoget, dala laman twitternya Rizal Ramli mengingatkan bahwa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akan keadaan ekonomi susah. Alasannya, karena presidennya hasil pencitraan.
"Apa ndak kapok ya Presiden hasil pencitraan: rakyat makin susah, kebijakan pro-oligarki, hukum amburadul, KKN sangat meluas," demikian kata RR, Jumat (11/11).
Menurut RR, munculnya Ganjar sebagai kandidat Capres itu seolah bahwa oligarki sedang mau cari boneka baru.
Dengan demikian, oligarki bisa mengatur apapun berkaitan dengan kebijakan strategis yang berkaitan dengan bisnis dan politiknya.
"Oligarki yang bisanya jingkrak-jingkrak doang, rakyat di Jateng semakin miskin, beresin kasus Wadas aja ndak bisa," pungkas RR.
Rizal Ramli Kritik Pedas Kepemimpinan Jokowi: Dia Bukan Solusi Bangsa Indonesia!
Rizal Ramli memberikan kritik pedas kepada pemerintahan Presiden Jokowi.
Mantan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) juga mengatakan Presiden Jokowi bukan solusi bagi bangsa Indonesia.
Hal ini diungkap Rizal usai Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar demonstrasi Aksi 411 yang menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya, Jumat (4/11/2022) lalu.
"Menarik, GNPR fokus minta Jokowi mundur, bukan hanya terkait dengan isu-isu agama," ujar Rizal Ramli seperti dikutip dari channel youtube Refly Harun, Senin (07/11/22).
"Karena hari ini, Jokowi menjadi masalah besar bangsa," tambahnya.
Senada dengan Ramli, Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refly Harun juga mempertanyakan Prestasi Presiden Jokowi.
“Prestasi apa yang kemudian akan dibanggakan? Kalau prestasinya cuma jalan, maka seperti kata Rocky, saya lebih suka kalau seandainya yang dibangun adalah jalan pikiran,” kata dia.
Ia juga mengatakan semenjak dipimpin oleh Presiden Jokowi, tampak bangsa Indonesia terlihat lemah, dan sering menjadi peminta-minta investasi asing.
“Justru yang tampak adalah kita bangsa yang terlihat lemah ya, peminta-minta investasi asing,” kata Refly.
“Dia (Jokowi) berpengaruh pada jalannya bangsa ini kedepannya. Apakah bangsa ini akan menjadi bangsa yang sukses atau menjadi bangsa yang paria istilahnya, bangsa meminta-minta ya, minta-minta investasi di luar,” tambah Refly.
Namun menurutnya, slogan keberhasilan itu ada, tetapi tampaknya tidak menjelma di dalam politik Jokowi sehari-hari.
“Terlalu tunduk kepada kepentingan asing ya, bargaining positionnya lemah, yang penting investasi mau masuk, apapun konsekuensinya,” tambahnya.
Sebut Demokrasi Era Jokowi Kriminal dan Otoriter, Rizal Ramli: Politik RI Dikuasai Oligarki Pemilik Uang!
Ahli Ekonomi Rizal Ramli menyebut masalah bangsa Indonesia terlalu ruwet terutama dari aspek ekonomi, sosial, dan demokrasi.
Rizal bahkan menyebut demokrasi di era Presiden Joko Widodo adalah demokrasi kriminal yang semakin otoriter.
"Sejak Soeharto turun, banyak yang memperjuangkan demokrasi agar sistem otoriter berubah menjadi demokratif dan meminimalisir KKN," tuturnya dikutip dari kanal Youtube Refly Harun, Rabu (23 Juni 2021).
Eks Menteri Keuangan RI itu menyebut setelah pemerintahan B.J. Habibie, KKN kembali merajalela dan hingga saat ini masih terus berlangsung.
"Contohnya adalah jika Anda ingin menjadi bupati, gubernur, bahkan presiden harus membayar sejumlah uang agar didukung oleh beberapa partai agar bisa lolos menjadi kepala daerah," ujarnya.
Rizal Ramli mengatakan sistem tersebut manipulatif karena penentuan calon kepala daerah seharusnya ditentukan oleh rakyat.
Ia juga mengaku heran karena menilai money politics dan demokrasi kriminal dilegalisasi Mahkamah Konstitusi, padahal tidak ada aturannya di dalam UUD 1945.
"Ini hanya ngada-ngada aja (Mahkamah Konstitusi). Dengan itu Mahkamah Konstitusi menjamin bahwa politik Indonesia hanya dikuasai oleh oligarki yang memiliki uang," tuturnya.
Rizal Ramli mengatakan kebanyakan calon pemimpin tidak memiliki dana.
Karena itu ada bandar cukong yang membayar sejumlah dana kepada partai, menyewa perusahaan polling untuk menaikkan nama para calon pemimpin tersebut.
Maka ketika mereka terpilih, pengaruh dari yang membayar dana sangat kuat.
"Misalnya, sejak beberapa tahun yang lalu kita selalu mendengar kata-kata 'demi investor' 'demi kepentingan bisnis asing maupun yang besar'. Jarang sekali pemimpin mengatakan demi rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat tapi selalu menggunakan 'untuk ekonomi yang lebih baik'," paparnya.
Rizal Ramli pun mengajak bangsa Indonesia untuk menjadikan demokrasi ke depan sebagai demokrasi yang bersih dah amanah.
"Itu satu-satunya jalan agar para pejabat yang terpilih sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan yang besar," imbuhnya. [Democrazy]
