DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik sekaligus ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti aktivitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sering kali melawat ke berbagai daerah.
Padahal jabatan Ganjar sebagai gubernur baru habis diperkirakan akhir tahun 2023.
Refly menilai kegiatan Ganjar yang sering kali bepergian ke luar dari wilayah Jawa Tengah ini digunakan oleh salah satu kader PDI Perjuangan tersebut sebagai ajang untuk berkampanye.
"Sekarang yang agak bingung Ganjar Pranowo. Kontraknya dalam tanda kutip sebagai gubernur masih berlangsung sampai mungkin akhir 2023, tapi dia sendiri sudah kebelet sudah ngebet untuk kampanye keliling daerah," tutur Refly seperti dikutip melalui unggahan di kanal YouTube-nya Refly Harun pada Sabtu (12/11/22).
Refly lantas mengujarkan, jika memang ingin fokus berkampanye maka Ganjar harus keluar dari jabatannya sebagai gubernur.
Hal ini untuk menghindari adanya conflict of interest atau konflik kepentingan.
"Kalau begitu ya menurut saya, mengundurkan diri saja sebagai gubernur agar kemudian tidak ada conflict of interest," terang Refly.
Dalam dialognya, Refly berujar bahwa sosok menteri akan mudah berkampanye dibanding dengan penjabat gubernur.
"Kalau menteri masih enak, masih punya alasan kalau mau berkunjung ke luar daerah. Tapi kalau gubernur waduh betul-betul untuk kampanye kalau dia berkunjung ke luar daerah," kata Refly.
Ia lantas menyinggung kunjungan Ganjar ke Sumatera Selatan, di mana saat itu Ganjar mendatangi beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
"Lah ngapain dia datang KKN? Karena dia ketua KAGAMA. Apa urusannya Ketua KAGAMA dengan mahasiswa KKN. Tapikan kita tahu something behind," lanjutnya.
Sosok lain misalnya Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ahok, menurut Refly juga tidak akan bisa terlepas dari apa yang dilakukan oleh Ganjar.
"Anies Baswedan juga pernah melakukannya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ahok," tuturnya.
Menurutnya, perihal penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi merupakan masalah terbesar yang terjadi di negeri ini.
"Jadi itu persoalan terbesar kita adalah sering using public facility for personal interest," ujar Refly.
"Itu yang harus dihindari kalau kita ingin running for election. Maka public facility itu jangan digunakan karena itu moral hazard dan dosa juga," pungkasnya. [Democrazy/suara]
