DEMOCRAZY.ID - Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggeser LPG.
Terbaru, pemerintah berencana membagikan ratusan penanak nasi atau rice cooker gratis ke masyarakat.
Sebelum itu, pemerintah pernah mewacanakan untuk melakukan konversi dari LPG 3 kg ke kompor induksi atau listrik.
Wacana konversi ini sempat jadi topik pembicaraan yang hangat di September 2022 lalu.
Bahkan, saat itu pemerintah menyatakan, uji coba kompor listrik telah dilakukan di tiga kota.
"Saat ini masih uji coba di tiga kota, masih dipelajari respons masyarakat serta juga aspek teknis dari kompor induksi tersebut," kata Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada detikcom, 17 September 2022.
Tak lama, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah akan membagikan paket kompor listrik kepada 300 ribu rumah tangga.
Rida mengatakan, keluarga penerima paket kompor listrik ialah mereka yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Saat itu, ia mengatakan, paket itu akan diberikan secara bertahap tahun ini.
Paket itu terdiri dari kompor listrik, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau jalur daya khusus untuk kompor listrik.
"Rencananya tahun ini 300 ribu (penerima). Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikin," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (20/9).
Dalam perjalanannya, rencana konversi LPG 3 kg ke kompor listrik ini menuai polemik.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam.
"Kompor induksi itu memerlukan kajian-kajian yang mendalam, satu yang perlu dipastikan yang jauh lebih penting namanya rasio elektrifikasi," kata Sugeng, Rabu (21/09).
Menurutnya, saat ini pemerintah baru melakukan pendekatan pada level desa.
Sedangkan untuk menjalankan program ini, perlu adanya pendekatan pada unit yang lebih kecil yakni rumah tangga.
"Kalau sudah tercukupi seluruh warga, sudah teraliri listrik, baru kita bicara yang kedua, keandalannya. Apakah dari sisi dayanya turun naik atau nggak. Karena ini menyangkut barang elektronik loh," tambahnya.
Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela meminta konversi kompor LPG dengan kompor induksi dikaji lebih dalam.
Ia menyatakan kompor induksi belum tentu cocok digunakan di Indonesia.
"Ini saya jujur ya, kapasitas saya sebagai anggota dewan dan sebagai emak-emak. Kami di rumah aja punya kompor listrik tetap tak bisa lepas dari yang gas, karena masakan Indonesia ya beda bukan masakan orang bule yang pancinya ya seukuran gitu aja," ungkap Mulan.
Namun, program konversi itu akhirnya dibatalkan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik induksi belum berlaku tahun 2022.
Pertimbangan ini diambil setelah pemerintah melihat langsung kondisi di lapangan.
"Setelah melihat langsung kondisi di lapangan terkait konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik induksi, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik induksi," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/9).
Ia pun menyampaikan program tersebut tidak akan diberlakukan tahun 2022.
"Namun dapat dipastikan bahwa program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022," katanya.
Baru dua bulan diputuskan, pemerintah menggulirkan wacana baru.
Kini, pemerintah tengah menggodok kebijakan untuk membagikan penanak nasi atau rice cooker kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Edy Pratiknyo dalam acara Forum Diskusi Publik, Jumat (25/11)
"Ini baru pembahasan belum sampai di publish bantuan e-cooking atau penanak nasi listrik," katanya.
Dalam paparannya disebutkan, bantuan penanak nasi listrik (BPNL) ini sebanyak 680.000 unit yang akan disalurkan ke seluruh Indonesia melalui APBN Kementerian ESDM 2023.
Disebutkan juga tidak diperlukan penambahan daya dan nilai paket program ini sebesar Rp 500.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Penerima bantuan ini akan mengacu data dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"Terkait bantuan program penanak nasi, di mana rencana sebanyak 680 ribu unit penanak nasi yang disalurkan ke masyarakat, yang KPM tadi, kelompok penerima manfaat. Tentunya acuannya ke data dari Kementerian Sosial," jelasnya.
Tujuan dari program ini yakni mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita (e-cooking) dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.
Bahkan, pihaknya telah memiliki kajian sementara perbandingan penggunaan memasak nasi dengan rice cooker dan LPG. Menurutnya, memasak nasi dengan rice cooker lebih hemat. [Democrazy/detik]