DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - DPP PKS menegaskan bakal terus menjadi partai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024.
Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzammil Yusuf menyatakan PKS berperan aktif dengan memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah.
"Insya Allah PKS konsisten oposisi sampai dengan akhir pemerintahan 2024 ini. PKS akan berperan aktif bersikap kritis dan konstruktif di luar pemerintahan," kata Muzammil saat dihubungi, Jumat (28/10).
Pernyataan Muzammil ini merespons isu yang menyebut PKS sempat ditawari dana besar dan kursi menteri agar menarik dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Ia menegaskan sikap PKS sebagai partai oposisi pemerintah merupakan keputusan Majelis Syuro PKS.
Menurut Muzammil, tidak ada perubahan keputusan sampai saat ini.
"Pilihan oposisi tersebut merupakan keniscayaan demokrasi. Agar ada check and balances terhadap jalannya pemerintahan," ujarnya.
Sebelumnya, Said Didu menyebut ada pengusaha batu bata yang menawarkan PKS dana besar agar tidak mendukung Anies di 2024.
Hal itu disampaikan Said Didu di akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Ia mengutip akun @maspiyuaja yang mencantumkan link berita berjudul, "Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?"
"Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha batu bara sudah 'ditugaskan' memberikan dana besar agar menarik dukungan," tulis @msaid_didu.
Adapun saat ini PKS tengah menjalin komunikasi intensif dengan NasDem dan Demokrat untuk membangun koalisi bersama.
Sementara NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.
PKS juga sempat mengajukan kadernya, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai nominasi cawapres.
Sedangkan, pada saat bersamaan Demokrat mengajukan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hingga saat ini belum ada deklarasi terkait koalisi ketiga partai ini. [Democrazy]
