DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pada 20 Oktober masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berusia tiga tahun.
PKS sebagai partai oposisi rezim Jokowi-Amin memberikan enam catatan kritis.
1. Demokrasi Mundur
Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid menegaskan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran di era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Kholid menilai bahwa indeks demokrasi Indonesia menurun pada era Presiden Jokowi.
"Pertama, masalah demokrasi yang semakin mundur. Indeks demokrasi kita semakin menurun. Bahkan banyak ilmuwan politik di luar negeri menyebut demokrasi di Indonesia sudah mengalami regresi alih-alih konsolidasi," ujar Kholid dalam keterangannya, Jumat (21/10/2022).
Sementara itu, berdasarkan catatan The Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia menduduki peringkat ke-52 dunia dengan skor 6,71
EIU melaporkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat.
Demokrasi Indonesia, menurut EIU, masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, dan kinerja pemerintah yang belum optimal.
2. Pemberantasan Korupsi Mundur
PKS menegaskan bahwa adanya kemunduran pemberantasan korupsi di era Jokowi-Ma'ruf Amin.
Kholid mengatakan, kemunduran pemberantasan korupsi yang paling terlihat adanya revisi Undang-Undang KPK yang justru melemahkan peran lembaga antirasuah tersebut.
Tak hanya itu, diterapkannya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga salah satu faktor kemunduran pemberantasan korupsi.
Pegawai KPK yang berintegritas seperti Novel Baswedan Cs tersingkir dengan adanya TWK tersebut.
"Revisi UU KPK, TWK KPK menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi menjadi kehilangan arah. Banyak diskon hukuman atas tindak pidana korupsi menciderai rasa keadian," tegas Kholid.
3. Penegakan Hukum
PKS menilai bahwa penegakan hukum di era Presiden Jokowi belum maksimal. Hal ini terbukti dengan adanya kasus Ferdy Sambo yang menyinggung rasa keadilan.
"Kasus KM 50, Sambo, judi online, Teddy Minahasa, dan tragedi Kanjuruhan betapa pentingnya reformasi Polri sebagai tulang punggung penegakan hukum," ucap Jubir PKS.
Sementara itu, menurut survei LSI, mayoritas masyarakat menganggap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memburuk.
Survei yang digelar pada 6-10 Oktober 2022 ini menunjukkan sebanyak 29,2 persen responden menganggap kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk.
Sedangkan hanya sekitar 20,1 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum baik.
"Kondisi penegakan hukum yang menilai buruk masih jauh lebih banyak dengan yang menilai baik," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilisnya secara virtual, Kamis (20/10).
Djayadi menjelaskan bahwa kondisi penegakan hukum selama dua hingga satu bulan terakhir memang mengalami tren penurunan.
Hal ini disebabkan berbagai kasus hukum yang menjadi sorotan publik. Misalnya, kasus kematian Brigadir Yosua yang menjerat sejumlah anggota Polri dan kasus tragedi Kanjuruhan yang juga melibatkan polisi.
4. Kualitas Legislasi Buruk
PKS menyebutkan bahwa kualitas legislasi di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memburuk.
Hal ini dibuktikan dengan hadirnya berbagai aturan dan kebijakan yang tidak pro terhadap rakayat.
Tak hanya itu, dalam proses penggodokan kebijakan pemerintah seolah terburu-buru dan membajak kekuasaan legislatif sehingga melahirkan Undang-Undang yang banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mulai Perpu COVID, UU Omnibus Law, UU IKN, UU Minerba, UU HKPD, UU Perpajakan dan lain-lain, tampak pemerintah terburu-buru dan sangat dominan dalam proses legislasi, membajak kekuatas legislatif. Sehingga banyak produknya yang akhirnya digugat di MK," kata Kholid.
5. Ekonomi
PKS mengkritik pemerintah yang terkesan lamban melakukan recovery ekonomi usai pendemi Covid-19 melandai.
Selain itu, PKS juga mengkritik peningkatan inflasi, penanganan harga kebutuhan barang pokok hingga naiknya harga BBM beberapa bulan lalu.
6. Harmonisasi
PKS juga menyoroti harmonisasi sosial pasca Pilpres 2019 yang hingga kini belum terjadi. Polarisasi masih terjadi di tengah masyarakat akibat Pilpres lalu.
"Disharmoni sosial pasca pilpres masih belum membaik. Pembelahan sosial juga masih terjadi karena narasi sentimen kelompok yang digaungkan oleh para buzzer," tutup Jubir PKS Kholid. [Democrazy]
Sumber: Populis
