
DEMOCRAZY.ID - Ekonom Anthony Budiawan menyoroti pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait skema yang digunakan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Luhut berkali-kali menegaskan bahwa proyek kereta cepat tidak menggunakan uang negara atau murni bisnis alias mengadopsi skema business to business (B to B). Melansir dari Kompas, Luhut menyebut bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan investasi jangka panjang, dan bukan jebakan utang China. "Itu adalah utang produktif. Ada yang bilang hidden debt. Itu yang bilang hidden debt saya text, kau datang kemari tunjukin hidden debt-nya di mana," ucap Luhut. "Wong saya yang nangani kok. Hidden debt kalau dibilang G to G, ini tidak ada. Itu B to B," lanjutnya. Namun, ternyata proyek kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi pembengkakan biaya. Padahal di awal, pemerintah berjanji untuk tidak menggunakan APBN, tapi meskipun begitu proyek ini...