DEMOCRAZY.ID - Penolakan pemerintah Indonesia untuk membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Uighur di Xinjiang, China, dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikritik tokoh di dalam negeri dan luar negeri. Kritik terhadap sikap Indonesia itu pertama kali disampaikan Direktur Human Rights Watch untuk kawasan China, Shopie Richardson, yang disampaikan dalam akun Twitternya pada Kamis kemarin (6/10). "Indonesia says it's all about its #Muslim brothers and sisters. And then proceeds to sell them out (Indonesia mengatakan ini semua tentang saudara dan saudari #Muslimnya. Dan kemudian mulai menjualnya)," ujar Shopie. Dalam unggahan tersebut, Shopie menandai akun Twitter Andreas Harsono, seorang jurnalis senior Indonesia yang juga peneliti untuk Human Rights Watch. Andreas pun membagikan cuitan Shopie sekaligus mengunggah foto sebuah layar televisi yang memperlihatkan hasil voting 47 negara terhadap "Debate on the situation of human rights in the
Indonesia Tolak Bahas Pelanggaran HAM Terhadap Uighur di Forum PBB, Pakar: Jokowi Segitu Takutnya Sama Beijing?
Maret 12, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Penolakan pemerintah Indonesia untuk membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Uighur di Xinjiang, China, dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikritik tokoh di dalam negeri dan luar negeri. Kritik terhadap sikap Indonesia itu pertama kali disampaikan Direktur Human Rights Watch untuk kawasan China, Shopie Richardson, yang disampaikan dalam akun Twitternya pada Kamis kemarin (6/10). "Indonesia says it's all about its #Muslim brothers and sisters. And then proceeds to sell them out (Indonesia mengatakan ini semua tentang saudara dan saudari #Muslimnya. Dan kemudian mulai menjualnya)," ujar Shopie. Dalam unggahan tersebut, Shopie menandai akun Twitter Andreas Harsono, seorang jurnalis senior Indonesia yang juga peneliti untuk Human Rights Watch. Andreas pun membagikan cuitan Shopie sekaligus mengunggah foto sebuah layar televisi yang memperlihatkan hasil voting 47 negara terhadap "Debate on the situation of human rights in the