EKBIS

Gandeng Erick Thohir Ubah Desain Monas, Heru Budi Langsung Dikuliti Pengamat: Utang Menggunung, Sibuk Proyek Pencitraan?!

DEMOCRAZY.ID
Maret 12, 2024
0 Komentar
Beranda
EKBIS
Gandeng Erick Thohir Ubah Desain Monas, Heru Budi Langsung Dikuliti Pengamat: Utang Menggunung, Sibuk Proyek Pencitraan?!

Gandeng Erick Thohir Ubah Desain Monas, Heru Budi Langsung Dikuliti Pengamat: Utang Menggunung, Sibuk Proyek Pencitraan?!

DEMOCRAZY.ID - Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengubah desain kawasan monumen nasional (monas) yang direvitalisasi Anies Baswedan.


Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto mengherankan hal tersebut.


Gigin Praginanto juga mengatakan bahwa disaat ekonomi kian merosot, justru ada yang sibuk dengan pencitraan.


"Rupiah jeblok, resesi ekonomi dunia di depan mata, biaya hidup bakal naik, utang menggunung. Kok kalian malah sibuk dengan proyek pencitraan," ungkap Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (21/10).


Sementara itu, keputusan dari Pemprov DKI dengan BUMN tersebut merupakan hasil sinkronisasi pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta. 


"Kita sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN dan pemda untuk menjadi fasilitas publik. Monas tentu bagian publik, area yang sangat hijau," kata Erick Thohir.


"Nanti, Pak Heru yang akan desain (kawasan Monas), bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno supaya ini bisa hijau kembali," tambahnya. 


Erick Thohir meminta agar penghijauan yang dilakukan di kawasan Monas dilakukan secara serius dan total. 


Dia pun mencontohkan revitalisasi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang menurutnya tampak lebih baik dibanding sebelumnya.  


Sedangkan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bakal berkoordinasi dengan Mensesneg selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka. 


"Nanti sama Mensesneg, karena itu milik pemerintah pusat," ungkap Heru Budi.



[Democrazy/NW]

Penulis blog