DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut tiga tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin tidak terlihat kerjanya. Padahal mereka membuat banyak janji.
KontraS menyebut Jokowi berjanji akan melanjutkan dan menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Namun, realitasnya, penyelesaian belasan kasus HAM berat masih mandek.
"Hanya ada dusta, tidak ada kerja nyata," kata KontraS lewat unggahan Instragramnya, Kamis (27/10).
Bahkan, kata KontraS, penyelesaian kasus HAM berat justru mengalami kemunduran.
Mereka pun menyoroti penerapan terdakwa Kasus Paniai Papua yang hanya satu orang.
Belum lagi, Jokowi malah mengeluarkan Keppres terkait penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu lewat jalur non-yudisial.
Menurut mereka, penyelesaian kasus HAM berat harus diadili lewat jalur yudisial, yaitu Pengadilan HAM.
Selain itu, pemerintah juga malah membiarkan eks Tim Mawar Panglima Mayor Jenderal Untung Budiharto menjadi Panglima Kodam (Pangdam) Jaya menuai kritik.
Padahal, dia diduga terlibat dalam penculikan tahun 1998.
Di sisi lain, mereka juga menyoroti terkait kebebasan sipil yang terus tergerus. Banyak demonstran ditangkap dan direpresi. Padahal, Jokowi berjanji untuk meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil.
"Reformasi kepolisian yang #gagaltotal, kriminalisasi yang terus menghantui masyarakat, kebebasan sipil terus tergerus," ucapnya.
Senada, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga melayangkan kritik terhadap 3 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.
Melalui unggahan video berdurasi 16 detik dalam akun Twitter resmi BEM UI @BEMUI_Official, mereka memvisualisasikan Jokowi dengan hidung yang memanjang seperti tokoh Pinokio. Sementara Ma'aruf berada di belakang memegang erat pundak Jokowi.
Keduanya divisualisasikan lengkap dengan tulisan 'Kerja Kerja Kerja Tapi Sia-sia'. Tak hanya itu, dalam unggahan tersebut BEM UI juga turut menyertakan hastag #cukupsudah : kami lelah.
BEM UI menilai Jokowi tak pernah peduli terhadap suara rakyat yang memilihnya menjadi kepala negara, justru hanya memperburuk kehidupan rakyat.
"Jokowi adalah contoh baik bagi kita tentang seorang Presiden yang dipilih dengan suara rakyat, tetapi tidak pernah menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan sering memperburuk sendi-sendi kehidupan rakyat," tulis BEM UI melalui unggahannya, Selasa (25/10).
Menurutnya, kepemimpinan Jokowi kian diperburuk dengan adanya Ma'ruf yang tugasnya tidak lebih dari sebagai simbol dan pajangan di depan kelas-kelas sekolah dasar.
"Bagaimana mungkin kita menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan?" ujar BEM UI.
Mereka menyebut segala hal manis yang diucapkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin pada masa kampanye hanyalah angin lalu demi memuluskan jalan menuju kekuasaan tanpa pernah terealisasi maksimal.
BEM UI mengatakan bahwa hingga kini tidak ada satu pun janji politik keduanya yang terpenuhi dengan sempurna.
"Lebih dari setengah masa jabatan Jokowi-Ma'ruf Amin telah berjalan, tetapi tak ada satupun janji-janji politik yang terpenuhi sempurna," tutur BEM UI.
Menggapi kritikan tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Sigit Pamungkas mengatakan bahwa kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak dalam situasi yang buruk.
"Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita juga bisa melihat itu dan beberapa lembaga survei menunjukkan kinerja pemerintah tidak dalam situasi yang buruk," kata Sigit di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (26/10).
Menurutnya, publik percaya dengan kinerja-kinerja yang telah dilakukan Jokowi-Ma'ruf selama tiga tahun memimpin Tanah Air.
Sigit menyarankan agar BEM UI melihat capaian-capaian dan kinerja yang telah dilakukan oleh Jokowi-Ma'ruf secara komprehensif. [Democrazy]
