DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrat memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang telah memasuki 3 tahun kepemimpinan.
Beberapa saran dan masukan juga disampaikan Demokrat untuk Jokowi-Ma'ruf Amin.
Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan catatan pertama yakni soal kondisi ekonomi Indonesia yang semakin berat.
Dia memberi saran agar pemerintah mulai memikirkan untuk menunda proyek-proyek berbiaya besar untuk kebaikan rakyat.
"Pertama, pemerintah mesti punya fokus dan prioritas yang jelas. Anggaran terbatas, ekonomi sedang berat, rakyat banyak menjerit, karena harga kebutuhan pokok melambung, tapi penghasilan tak kunjung bertambah. Lebih baik pemerintah fokus pada program pembangunan yang berdampak langsung kepada rakyat. Tunda dulu proyek-proyek yang memakan banyak anggaran, tapi tak bermanfaat segera untuk rakyat," kata Herzaky saat dihubungi, Kamis (20/10/2022).
Herzaky mengatakan persoalan kedua yakni berkaitan dengan demokrasi di Indonesia.
Dia menyebut kemunduran demokrasi terjadi di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Pada intinya, ada kemunduran demokrasi yang sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak survei misalnya, menunjukkan semakin banyaknya rakyat ketakutan berpendapat berbeda dari pemerintah. Belum lagi kasus peretasan, doxing, dan berbagai kasus lainnya yang menimpa aktivis pro demokrasi," ucapnya.
Kemudian, Herzaky menyampaikan catatan selanjutnya yakni terkait keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam menegakkan hukum.
Dia menyebut ruang publik beberapa waktu belakangan ini sesak oleh berita skandal di kalangan penegak hukum, dan aparat negara, baik di media massa, maupun di media sosial.
"Seperti yang disampaikan Ketum AHY, hukum dijalankan terkesan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan. Padahal, mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah 'obstruction of justice' atau menghalangi penegakkan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen hukum, untuk menghabisi lawan politik, adalah 'abuse of power' atau penyalahgunaan kekuasaan," jelasnya.
Dia lantas mengingatkan Jokowi-Ma'ruf Amin bahwa kepemimpinan keduanya tersisa 2 tahun lagi. Dia berharap ada keseriusan pemerintah memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia.
"Waktu tinggal dua tahun. Harapannya, penegakkan hukum dan keadilan, benar-benar bisa terwujud di negeri ini. Semoga ada keseriusan Pemerintah untuk memperbaiki penegakan hukum dan menjamin tegaknya keadilan di negeri ini untuk semua," imbuhnya. [Democrazy/detik]
