DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Beredar kabar bahwa ada upaya penjegalan terhadap pencapresan Anies Baswedan.
Disebut ada pihak yang ingin menggemboskan koalisi partai pengusung Anies Baswedan.
Upaya penggembosan itu dilakukan dengan membujuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menarik dukungan terhadap Anies.
Diketahui, PKS tengah berkomunikasi intens dengan Partai NasDem dan Demokrat untuk membangun koalisi kendaraan politik Anies.
Ketiga partai tersebut bahkan telah membentuk tim kecil yang ditugaskan untuk membahas ihwal koalisi dan pencapresan Anies.
Tim kecil itu sedikitnya sudah dua kali bertemu untuk membahas perihal koalisi. Pertemuan pertama terjadi pada Jumat pekan lalu.
Dalam pertemuan itu, seorang politikus--yang tak mau disebutkan namanya--mengungkap bahwa PKS ditawari dua kursi menteri oleh Istana agar menarik dukungan untuk Anies.
Namun, menurut politikus itu, PKS menolak mentah-mentah tawaran kursi menteri dari Istana tersebut.
"PKS menolak," kata politikus ini.
Hal serupa juga diungkapkan oleh mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu.
Ia mendapat kabar bahwa ada salah satu pengusaha batu bara yang ditugaskan untuk memberikan dana kepada partai pendukung Anies agar menarik dukungannya.
"Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha batu bara sudah ditugaskan memberikan dana besar agar menarik dukungan," terang Didu melalui akun Twitternya, Kamis (27/10/2022).
Sementara itu, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid membantah kabar miring partainya ditawari kursi menteri oleh Istana.
Ia menegaskan bahwa PKS konsisten akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga 2024 mendatang.
"Ini hoaks dan fitnah. Keputusan musyawarah Majelis Syuro VII tegas menyatakan PKS tetap di luar pemerintahan (oposisi) hingga 2024," ucap Kholid dalam keterangan tertulis, Kamis (27/10).
Kholid juga menjelaskan, saat ini PKS intens berkomunikasi dengan Partai Demokrat dan NasDem untuk membangun poros koalisi Pilpres 2024.
"PKS saat ini intens bangun komunikasi di tim kecil untuk tuntaskan poros perubahan bersama NasDem dan Demokrat," terangnya.
Sebelumnya, isu penjegalan koalisi yang digagas Partai NasDem, Demokrat, dan PKS telah kencang berembus.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya telah mengatakan bahwa ada indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.
Ia menduga ada upaya menghalang-halangi Partai Demokrat untuk membangun koalisi dan mengusung Capres-Cawapres 2024.
SBY juga menyebut, Pilpres 2024 diatur sedemikian rupa agar hanya ada dua pasangan calon saja yang dikhendaki.
"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY dalam pidatonya di acara Rapimnas Partai Demokrat, Kamis (15/9) lalu.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan," sambung SBY. [Democrazy/populis]
