DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Rencana pemerintah mengganti semua kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik mendapat kritik pedas dari berbagai kalangan masyarakat.
Pasalnya, di tengah ekonomi yang sedang sulit saat ini, seharusnya pemerintah berhemat untuk kepentingan rakyat.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menuturkan pemerintah seharusnya melakukan penghematan anggaran negara untuk mengantisipasi kemungkinan resesi global di tahun-tahun mendatang.
Jika memang ingin mengganti mobil dinas, maka dia menyarankan untuk menggunakan mobil Esemka.
"Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Jokowi. Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik,” ujarnya kepada wartawan, Senin (10/10).
Mulyanto menyayangkan jika presiden sampai benar-benar melaksanakan program penggantian kendaraan dinas ini dengan menggunakan mobil merek lain.
Hal tersebut menandakan presiden tidak peka dengan kemampuan keuangan negara.
"Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang cawe-cawe dalam program penggantian kendaraan dinas ini. Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik. Tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” katanya.
Dalam berbagai kesempatan, lanjut Mulyanto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memberi kode peringatan bahwa kondisi keuangan Indonesia ada pada posisi tidak aman.
Karena itu, kata Mulyanto, Pemerintah perlu berhati-hati memilih program yang hanya memanjakan fasilitas aparat negara. Bila program tersebut tidak terlalu penting sebaiknya ditunda atau dibatalkan.
“Rencana tersebut terlalu mengada-ada, tidak penting dan tidak mendesak untuk dilaksanakan. Mengingat keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja,” tutupnya.
Presiden Jokowi Keluarkan Instruksi Agar Pejabat Pakai Kendaraan Listrik
Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional para pejabat baik di jajaran pemerintah pusat maupun daerah.
Perintah ini diberikan Jokowi usai mengumumkan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 itu diteken Jokowi pada Selasa kemarin, 13 September 2022.
"Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," begitu judul Inpres tersebut.
Inpres itu ditujukan kepada semua menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah se-Indonesia.
"Untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai," demikian bunyi Instruksi itu.
Ada tiga Instruksi utama yang diberikan Jokowi yaitu menetapkan regulasi, menetapkan anggaran, dan melakukan pengadaan kendaraan listrik menggantikan kendaraan bermotor bakar. [Democrazy/rmol]
