DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membeberkan kelicikan yang pernah dilakukan oleh kader PDIP untuk menjegal langkah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk kembali maju pada gelaran Pilpres 2009 lalu.
Kala itu, kata dia, ada dua partai politik (parpol) besar yang menginisiasi pembahasan aturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.
Aturan itu akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Ia menyebut, regulasi itu diduga sengaja digagas PDIP lantaran ingin menjegal SBY pada Pilpres 2009.
"Mendadak ada dua parpol besar pemenang pemilu di 2004, salah satunya partainya Aria Bima (Politikus PDIP), yang mendorong dan menggolkan ambang batas 20 persen di tahun 2008 dengan UU No 42 Tahun 2008," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).
"Dengan niatan agar Bapak SBY tidak bisa maju lagi di Pilpres 2009, karena Demokrat ketika itu hanya punya kursi 7,45 persen. Ini seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar seperti Refly Harun dan Rocky Gerung," ujarnya.
Ia menilai cara itu malah membawa keuntungan Partai Demokrat.
"Ternyata, rakyat berkehendak lain. Rakyat ingin agar Bapak SBY bisa maju lagi karena merasakan benar dampak pembangunan di era pemerintahan Bapak SBY 2004-2009."
"Demokrat pun dipilih 20,85 persen rakyat di Pileg 2009, dan Bapak SBY bisa maju kembali sebagai capres di Pilpres 2009," ujarnya.
Ia menyebut, argumen itu jelas menunjukkan PDIP memang pernah memiliki niat untuk menjegal SBY agar tak ikut menjadi peserta Pilpres 2009.
"Jelas-jelas Bapak SBY yang mau dijegal oleh teman-teman partainya Aria Bima (Politikus PDIP), mengapa malah Aria Bima membuat hoaks seakan-akan Pak SBY berupaya hanya dua pasang calon di 2009?" katanya.
Sebelumnya, PDIP menilai SBY dan Partai Demokrat sepertinya masih menerapkan strategi playing victim dalam pemilu 2024.
Penilaian itu disampaikan politikus PDI Perjuangan Aria Bima dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Senin (19/9/2022), lantaran SBY mengeluarkan pernyataan tentang Pemilu 2024 yang diduga telah diatur hanya ada dua pasangan kandidat capres dan cawapres.
“Karena biasa menggunakan strategi playing victims itu, Pak SBY,” ucap Aria Bima.
Bagi Bima, apa yang disampaikan SBY soal dugaan adanya ‘settingan’ pada Pemilu 2024 lebih karena bentuk refleksi diri.
Sebab, kata Aria Bima, SBY pada Pemilu 2004-2009 pernah mengatur bagaimana saat itu hanya ada dua pasangan kandidat saja. [Democrazy]
