DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pejabat di kabinet pemerintahan Indonesia hingga pejabat TNI dilaporkan menjadi target perangkat lunak mata-mata (spyware) pada tahun 2021.
Jumlah pejabat yang dilaporkan menjadi sasaran itu mencapai belasan orang.
Berdasarkan laporan Reuters, Jumat (30/9), ada sembilan sumber yang mengetahui kejadian itu.
Mereka menyebut, si mata-mata menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh sebuah perusahaan pengawasan Israel.
Beberapa pejabat yang menjadi target. Mereka adalah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, personel senior militer, dua diplomat, dan penasihat di Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Indonesia.
Enam pejabat dan penasihat Indonesia yang menjadi target mengatakan mereka menerima pesan email dari Apple Inc pada November 2021 yang memberi tahu mereka bahwa Apple yakin mereka ditargetkan oleh penyerang yang disponsori negara.
Reuters kemudian meminta penjelasan dari Apple terhadap masalah ini.
Apple enggan mengungkap identitas atau jumlah pengguna mereka yang menjadi target peretasan itu.
Meski begitu, Apple dan peneliti keamanan mengatakan, pelaku yang mencoba memata-matai pejabat RI itu menggunakan perangkat lunak ForcedEntry.
Sekilas ForcedEntry
ForcedEntry merupakan perangkat lunak canggih yang telah digunakan oleh vendor pengawasan siber Israel, NSO Group, untuk membantu agen mata-mata asing dari jarak jauh dan tanpa terlihat untuk mengendalikan iPhone.
ForcedEntry mengeksploitasi kelemahan pada iPhone melalui teknik peretasan baru yang tidak memerlukan interaksi pengguna.
Masalah ini pernah diungkap oleh pengawas keamanan siber Citizen Lab pada September 2021.
Sedangkan peneliti keamanan Google menggambarkan ForcedEntry sebagai serangan peretasan paling canggih secara teknis.
Selain itu, ada perusahaan cyber Israel lainnya, yakni QuaDream yang mengembangkan alat peretasan yang hampir identik.
Reuters tidak dapat menentukan siapa yang membuat atau menggunakan spyware untuk menargetkan pejabat Indonesia, apakah upaya itu berhasil, dan apa yang mungkin diperoleh para peretas sebagai hasilnya.
Pemerintah Indonesia, TNI, Kementerian Pertahanan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) belum memberikan tanggapan terhadap kasus ini.
Begitu juga dengan Airlangga Hartanto yang disebut menjadi target spyware.
NSO Bantah Mata-matai Pejabat Indonesia
NSO memberikan tanggapan terhadap masalah ini. Juru bicara NSO membantah perangkat lunak mereka terlibat dalam upaya memata-matai pejabat Indonesia.
"Tidak mungkin secara kontrak dan teknologi," kata NGO tanpa menyebut alasannya.
Perusahaan itu juga tidak bersedia mengungkapkan identitas pelanggannya.
Mereka mengatakan produknya hanya dijual kepada entitas pemerintah yang terperiksa dan sah.
Sementara QuaDream tidak memberikan komentar. [Democrazy/kumparan]
