DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengkritik sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo.
Mulai soal sertifikasi tanah, reformasi perpajakan, hingga oligarki.
Hal itu mengemuka dalam Fisipol Leadership Forum #2: Road to 2024 yang membedah buku karya Cak Imin, 'Visioning Indonesia: Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan' di kampus Fisipol UGM, Rabu (28/9).
Dalam paparannya, Cak Imin menjelaskan sejak Reformasi 1998, Indonesia punya demokrasi sebagai modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan.
Namun di sisi lain perkembangan demokratisasi ini juga punya ancaman, terutama kesadaran politik rakyat yang belum sepenuhnya baik.
"Pada pemilu 2019, kita menghadapi konflik politik yang sampai memisahkan masyarakat. Berantemnya keras banget sampai hari ini," ujar Wakil Ketua DPR RI ini.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi dilema saat muncul tarikan kekuatan global yang memaksa untuk mengadaptasi paham neoliberalisme.
Menurut Cak Imin, di tengah situasi itu, Indonesia punya peluang besar untuk selamat dari berbagai ancaman, termasuk ancaman krisis ekonomi global seperti diramalkan terjadi tahun depan.
"Syaratnya kita harus menjadi bangsa mandiri, seperti mandiri dalam pangan dan energi. Sampai satu tahun ke depan pangan kita aman. Tapi dua tahun ke depan tidak ada (pakar) yang bisa menjawabnya," tuturnya.
Ia mengakui pemerintah saat ini sudah melakukan sejumlah langkah.
Namun untuk mencapai hasil yang optimal, ia menyebut pemerintah saat ini belum maksimal, seperti kebijakan reforma agraria yang bisa menjadi potensi besar untuk menjadi aset petani dan menjaga kedaulatan pangan.
"Tapi kebijakan ini masih lamban, perlu digenjot lagi, dan tidak cukup hanya sertifikasi tanah seperti yang dilakukan saat ini," kata dia.
Apalagi, kata Cak Imin, saat ini terjadi kesenjangan kepemilikan lahan. Segelintir orang menguasai lahan yang amat luas.
"Sekarang ini 1 persen warga menguasai 50 persen tanah di Indonesia," katanya.
Bukan hanya redistribusi lahan tak produktif secara merata ke petani untuk diolah, Muhaimin juga menyatakan memberi perhatian pada kebutuhan pupuk yang kini makin langka.
"Revolusi penatalaksanaan subsidi pupuk harus dilakulan," ujarnya.
Cak Imin juga menyebut pemerintah tak kreatif memungut pajak karena belum optimal menggali sumber-sumber pajak baru.
"Banyak sumber pajak yang belum diseriusi seperti sektor pertambangan," kata dia.
Muhaimin juga menyinggung soal oligarki sembari mengutip kritik ekonom Faisal Basri yang tak ubahnya kelompok konglomerasi di masa Orba.
"Kritik atas oligarki ini harus kita tangkap menjadi formula agar oligarki tidak berkembang dan tumbuh yakni dengan kembali menjalankan amanah konstitusi," tutur Cak Imin yang juga alumnus Fisipol UGM.
Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi menyatakan forum ini menjadi upaya untuk membahas pemikiran Cak Imin di depan publik sebagai bagian dari menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Apalagi saat ini Indonesia dinilai satu-satunya negara demokrasi di Asia Tenggara setelah sejumlah negara mengalami krisis demokrasi.
"Indonesia negara demokrasi terakhir di Asia Tenggara meskipun sekarang juga mengalami stagnasi dan decline. Jadi bedah pemikiran ini salah satu upaya kita menyehatkan demokrasi dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas," katanya. [Democrazy/era]
