DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ambil pusing soal segala macam kritik yang dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung kepada dirinya. Menurutnya, kritik Rocky baik kepada dirinya maupun kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bagian dari demokrasi. "Terus terang saya melihat anda tuh hebat. Anda kritik saya banyak, anda kritik pemerintah banyak, kritik presiden juga banyak. It's okay di situ demokrasi," kata Luhut saat duduk bersama Rocky dikutip dari RGTV channel, Selasa (20/9). Luhut mengatakan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar karena perbedaan itu salah satu bentuk kedewasaan dalam demokrasi. "Dan kalau itu berbeda pendapat jangan ditularkan menjadi kebencian. Berbeda pendapat itu adalah kedewasaan dalam satu bagian dari pada demokrasi," ujarnya. Luhut menyangkal tidak adanya kebebasan di tanah air. Ia menuturkan kebebasan yang pemerintah
Luhut Duduk Bareng Rocky Gerung: Anda Hebat Berani Kritik Saya dan Presiden!
September 20, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ambil pusing soal segala macam kritik yang dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung kepada dirinya. Menurutnya, kritik Rocky baik kepada dirinya maupun kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bagian dari demokrasi. "Terus terang saya melihat anda tuh hebat. Anda kritik saya banyak, anda kritik pemerintah banyak, kritik presiden juga banyak. It's okay di situ demokrasi," kata Luhut saat duduk bersama Rocky dikutip dari RGTV channel, Selasa (20/9). Luhut mengatakan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar karena perbedaan itu salah satu bentuk kedewasaan dalam demokrasi. "Dan kalau itu berbeda pendapat jangan ditularkan menjadi kebencian. Berbeda pendapat itu adalah kedewasaan dalam satu bagian dari pada demokrasi," ujarnya. Luhut menyangkal tidak adanya kebebasan di tanah air. Ia menuturkan kebebasan yang pemerintah