DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - DPD Partai Gerindra Aceh tidak terima dengan penyebaran spanduk Prabowo Subianto yang disebar tanpa izin di Aceh.
Sapanduk itu berisikan foto Jokowi dan Prabowo sedang sungkem. Kemudian ditambah tulisan: "Saya mengakui kepemimpinan dan kenegarawan Pak Jokowi."
Terkait hal itu, DPD Partai Gerindra Aceh melakukan konsultasi atau pengaduan ke Polda Aceh pada Rabu 21 September 2022.
Sebab spanduk itu diniali penuh dengan muatan politik. Apalagi dipasang tanpa izin dari Partai Gerindra.
"Kami datang ke Polda Aceh yang hari ini diterima oleh Dir Intelkam dan Wadir Ditreskrimum, ini sifatnya baru tahap pengaduan, proses laporannya nanti kami siapkan," kata Sekretaris Gerindra Aceh, Safaruddin di Banda Aceh, seperti dikutip Antara Rabu 21 September 2022.
Safaruddin mengatakan, pengaduan tersebut sebagai langkah awal untuk menampung keresahan kader Gerindra di Aceh.
Kemudian, pihaknya juga meminta kepolisian untuk dapat membantu menertibkannya baik itu dalam bentuk spanduk, baliho, stiker, dan lainnya.
Safaruddin menyampaikan, dalam beberapa hari ini pihaknya menemukan selebaran spanduk dan stiker yang bukan berasal dari skenario Partai Gerindra.
"Sehingga kami tidak tahu ini oknum dari mana yang membuat keresahan. Jadi kader-kader bertanya ini bersumber dari mana dan apa agenda," ujarnya pula.
Safaruddin menegaskan, jika spanduk-spanduk tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia tidak masalah, dan dapat dimaknai dengan kemungkinan ada simpatisan Prabowo dan Jokowi memasang itu.
Dirinya mengakui memang apa yang disampaikan serta foto pada spanduk beredar tersebut tidak ada yang salah.
Tetapi, penyebarannya dipilih di daerah yang sebelumnya (Pilpres 2019) menjadi basis Prabowo Subianto, seperti Aceh, Sumatera Barat, Madura, dan Jawa Timur.
"Tapi ini ada dipilih-pilih. Nah ini ada upaya penjegalan untuk mencoba dan menggiring propaganda terhadap pemilu yang masih 2024. Ini bagi kami sebagai kader sangat meresahkan," kata Wakil Ketua DPR Aceh itu lagi.
Safaruddin menjelaskan, proses pengaduan awal ini dilakukan untuk mengetahui motifnya, serta sebagai upaya mencari jalan keluar terhadap persoalan tersebut.
Namun, kata Safaruddin lagi, pihaknya mensinyalir bahwa semua ini punya muatan-muatan politis dan sangat merugikan Partai Gerindra untuk Pemilu 2024 yang akan datang.
Jika nanti diketahui bahwa memang motifnya politik, ujar Safaruddin, dirinya mengimbau semua pihak untuk berdemokrasi dengan etika dan menjaga kewibawaan demokrasi serta ketertiban hukum.
"Makanya kami mau tahu 'motif,' ini kan tidak ada aba-aba dari siapa pun. Pasti ada aktor-aktor intelektual yang mengganggu demokrasi yang sekarang ingin kita bangun supaya bisa lebih baik dan menghasilkan pemimpin baik pada 2024 nanti," demikian Safaruddin. [Democrazy/FIN]
