DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian disebut-sebut dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.
Dalam video yang beredar di media sosial, kuasa hukum Lukas Enembe, Roy Rening menyebut bahwa penetapan Lukas Enembe dalam kasus korupsi bermuatan politis.
Roy Rening menyebut penetapan kliennya sebagai tersangka kasus korupsi ada kaitannya dengan Mendagri Tito Karnavian.
Roy Rening mengatakan bahwa Mendagri Tito Karnavian memaksakan agar Paulus Waterpau bisa diterima menjadi Wakil Gubernur menggantikan Klemen Tinal yang meninggal pada Mei lalu.
Roy mengatakan alasan Lukas Enembe tak menerima tawaran Tito, karena Klemen Tinal adalah Ketua DPD Golkar.
Sehingga penggantinya pun harus dibicarakan dengan koalisi Papua yang mengusung Lukas Enembe.
"Tapi Gubernur bilang, saya bukan penentu, harus tanya ke koalasi. Silahkan saja kalau Paulus Waterpau mendapat izin dari partai," kata Roy Rening menirukan Lukas Enembe di video yang diunggah di akun Instagram @majeliskopi08 pada Rabu, 21 September 2022.
Usaha Tito Karnavian dikatakan Roy Rening, kembali saat ia mendatangai Lukas Enembe menjelang pergantian wakil gubernur.
"Tito dengan Bahlil (Bahlil Lahadalia-red) datang naik pesawat jet, minta supaya Paulus Waterpau menjadi wakilnya," terang Roy Rening.
"Pak gubernur bilang, ya sudah urus aja di partai," lanjut Roy Reniung.
"Kan gak gampang urus rekomendasi partai ini. Ya kan, gak gampang, butuh penyelesaian 'adat'. Ini mau gratis, mau berjuang gratis," sebut Roy Rening lagi.
"Pak Gubernur (jawab) silahkan aja," ceritanya.
"Bayangkan seorang menteri Tito datang minta sama Gubernur. Berjuang untuk Paulus Waterpau. Memalukan menurut saya saudara menteri ini, memalukan," kata Roy Rening.
"Masa seorang menteri kerja untuk Paulus Waterpau?" pungkasnya.
Sementara Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe tak terkait urusan politik. Tetapi murni merupakan perkara hukum.
Sebelumnya KPK menetapkan Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp1 miliar.
Tak hanya KPK, PPATK juga mengumumkan adanya temukan setidaknya 12 transaksi tak wajar yang dilakukan oleh Gubernur Lukas Enembe.
Salah satunya ada setoran tunai ke kasino judi di Singapura senilai 55 juta dollar (Singapura) atau Rp 560 miliar rupiah.
