DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai humas kementerian dan lembaga negara selalu kalah dengan buzzer.
Padahal, menurutnya, mereka mengantongi anggaran yang cukup besar dibandingkan buzzer.
"Yang kita sama-sama rasakan dan saksikan, peran dan fungsi humas kementerian dan lembaga kadang kalah dengan para buzzer. Faktanya humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan serangan udara dan serangan darat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses," kata pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/8).
Dia menyampaikan hal itu saat memberikan keynote speech dalam Forum Tematik Bakohumas MPR RI dengan tema "Sidang Tahunan MPR Sebagai Konvensi Ketatanegaraan" di Ruang Delegasi Lantai II, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta.
Forum Tematik Bakohumas MPR RI ini dihadiri Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan dan Yandri Soesanto, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono, Plt Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah.
Bamsoet mengatakan humas kementerian dan lembaga mengantongi anggaran yang cukup besar untuk menyampaikan informasi kepada publik atas keberhasilan pembangunan di kementerian dan lembaga masing-masing.
"Masak kalah sama buzzer. Humas kementerian dan lembaga punya anggaran besar. Buzzer kadang-kadang kerja serabut, meski ada beberapa yang 'dibayar'. Humas bisa memakai jasa-jasa mereka (buzzer) untuk meluruskan atau membenarkan satu informasi yang menyesatkan," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan para buzzer hanya menyampaikan atau menyajikan berita bahwa masyarakat terus mengalami pemiskinan, pembodohan, dan ketidakadilan.
Menurut Bamsoet, humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan para buzzer antara lain karena humas kementerian dan lembaga terbiasa dalam birokrasi.
"Humas kementerian dan lembaga kadang kurang adaptif, kurang responsif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Mereka (buzzer) sudah memakai berbagai platform, media sosial, sementara humas kementerian dan lembaga masih terjebak pada rilis-rilis dan berita-berita yang konvensional," tambahnya. [Democrazy]
