DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik, Rocky Gerung mengungkapkan tiga syarat umum yang harus dipenuhi seorang calon presiden (capres) di Indonesia.
Adapun syarat yang disebut Rocky Gerung ialah etikabilitas, intelektualitas, dan elektabilitas.
Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung melalui kanal YouTube Refly Harun bersama Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Syarat umum tersebut pun membuat Refly Harun ingin tahu apa syarat khusus yang harus dipenuhi capres menurut Rocky Gerung.
Ahli Filsuf itu menjabarkan bahwa syarat yang harus dipenuhi seorang capres ialah pernah bercakap-cakap alias diskusi dengan dirinya.
Maksud Rocky dalam hal ini, seorang Capres harus pernah beradu argumen dengan dirinya secara langsung.
“Itu syarat subjektif dari saya kan? Ya syaratnya, pertama dia pernah bercakap-cakap dengan saya tuh, bercakap-cakap dalam pengertian adu argumen, ini langsung gak boleh gak langsung. Mesti head to head,” ujar Rocky sebagaimana dilansir pada Selasa, 5 Juli 2022.
Sejauh ini, masih kata Rocky, ada beberapa tokoh yang pernah bercakap empat mata dengan dirinya.
“Sebelumnya, saya mesti terangkan siapa yang pernah bercakap-cakap empat mata dengan saya tuh,” tuturnya.
Sosok itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti.
“Satu, Anies Baswedan udah, udah enam bulan lalu, udah berkali-kali gitu. Pak Prabowo saya udah berdiskusi tuh. Siapa lagi ya? Pak La Nyalla udah berdiskusi,” ungkapnya.
Pasalnya, eks Dosen Universitas Indonesia (UI) ini yakin untuk mengetahui kapasitas seorang Capres, maka sosok itu harus diajak berdiskusi dulu.
“Kan kita mau, kalau saya sekedar bilang si ini tapi saya gak tahu kualitas nya apa kan. Jadi mesti bercakap-cakap dulu gitu. Nah itu pentingnya,” kata Rocky.
Menurut Rocky, dari percakapan itu akan terbuka terkait etikabilitas, intelektualitas, hingga elektabilitas seorang tokoh Capres.
“Ya itu saja (syarat menjadi Capres ala Rocky Gerung), sebab dengan percakapan itu kita tahu etikabilitasnya, intelektualitasnya, dan terakhir tentu nanti kita buktikan ada lembaga survei yang tidak terlibat conflict of interest melakukan survei,” timpalnya. [Democrazy]
