DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Puluhan orang yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara (Sumut), Selasa (5/7), memanfaatkan momentum kunjungan Presiden Jokowi ke Medan.
"Aksi kita bersamaan dengan kedatangan Presiden Jokowi selama tiga hari. Yang dimulai hari ini Selasa, Rabu dan Kamis. Kami ingin menyampaikan langsung ke Pak Jokowi masalah tanah di Sumut," ucap Koordinator Aksi, Johan Merdeka di depan Kantor BPN Sumut.
Johan menyebutkan konflik tanah eks hak guna usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873,06 hektare hingga saat ini belum juga terselesaikan.
Mereka ingin Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan konflik tanah di Sumut yang diduga melibatkan mafia.
"Kami menduga tim inventarisasi dan identifikasi yang dibentuk Gubernur Sumatera Utara tidak transparan dalam menyelesaikan masalah tanah eks HGU PTPN 2 dan cenderung sepihak karena tidak melibatkan masyarakat yang berkonflik. Kami menduga penyelesaian masalah ini melibatkan mafia tanah," ucapnya
Menurut Johan mafia tanah di Sumut hingga saat ini belum tersentuh.
Dia menyebut BPN telah menerbitkan hak guna usaha ke banyak perkebunan. Padahal konflik di lahan tersebut belum terselesaikan.
"BPN menerbitkan hak guna usaha ke banyak perkebunan yang di dalamnya masih ada persoalan dengan rakyat. Hingga hari ini mafia tanah di Sumut belum tersentuh. Bapak Jokowi harus melihat lebih jernih bahwa di Sumut banyak mafia tanah, terutama di BPN Sumut. Ini membuktikan bahwa BPN hari ini belum memiliki jiwa reformasi agraria," tegasnya.
Dalam aksi itu, para pengunjuk rasa memegang spanduk yang bertuliskan, "Selamat datang Bapak Presiden Joko Widodo di Kota Medan yang penuh dengan sengketa tanah".
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Presiden Jokowi berkunjung ke Medan selama tiga hari Selasa (5/7)-Kamis (7/7).
Jokowi direncanakan menghadiri puncak Perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 di Kota Medan, dan sejumlah lokasi lainnya.
Polemik lahan HGU PTPN II Sumut sudah bergulir lama dan bahkan sempat berujung bentrok dengan warga. Pihak PTPN II pun sudah bersuara soal ini. [Democrazy]
