DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil ketua umum MUI, Anwar Abbas setuju dengan pernyataan dan imbauan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang meminta agar MUI tak ikut campur dalam urusan mencari calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang akan maju pada kontestasi Pemilu 2024.
Selain itu, Undang-undang juga mengatakan bahwa hal terkait Capres-Cawapres memang tak menjadi urusan MUI melainkan tugas dari partai politik dan atau gabungan dari partai politik.
Meski begitu, MUI, menurutnya tetap memiliki tugas khususnya dalam hal menyarankan pada umat soal mana saja calon pemimpin yang terbukti beriman dan berintegritas untuk memimpin negara ini ke depan.
"Tetapi meskipun demikian karena tugas MUI adalah menjaga umat dan bangsa maka secara moral MUI tentu harus bisa mengingatkan dan mengarahkan umat dan bangsa ini untuk memilih capres-cawapres yang terbaik dari yang ada. Di antara kriteria pemimpin yang baik tersebut tentu adalah beriman dan bertakwa serta memiliki akhlak yang terpuji dan mulia serta memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni," ujar Anwar melalui keterangan tertulis, Kamis (28/7).
Untuk saat ini, menurut Anwar negara disebutnya tengah membutuhkan tipe pemimpin yang memiliki mental negarawan, di mana yang dipikirkannya tidak lagi kepentingan diri sendiri dan partai serta kelompoknya semata.
Tipe pemimpin tersebut menurutnya akan jauh lebih peduli akan nasib seluruh rakyatnya dan bangsanya.
Akan tetapi hal itu ditekankan Anwar tak jadi patokan bagi seluruh warga negara.
Yang penting, kata Anwar, setiap warga negara dapat menghormati keputusan satu sama lain agar tak ada perpecahan yang timbul ketika muncul perbedaan pilihan nantinya.
"Dan kalau seandainya ada perbedaan pilihan di antara warga umat dan warga bangsa dalam hal yang terkait dengan capres-cawapres yang mereka dukung, MUI akan mengimbau dan mengajak seluruh elemen umat dan bangsa agar hal demikian jangan sampai membuat kehidupan umat dan bangsa di negeri ini menjadi terpecah belah," ucap Anwar.
"Karena salah satu kunci penentu kemajuan dan kesuksesan dari suatu bangsa adalah sangat tergantung kepada apakah di antara warga bangsa tersebut masih ada rasa kebersamaan serta rasa persatuan dan kesatuan atau tidak," sambungnya.
Untuk itu, menurut Anwar secara moral sudah merupakan kewajiban bagi MUI untuk mengimbau bagi seluruh partai politik dan atau gabungan partai politik yang akan mengusung capres dan cawapres tahun 2024 untuk mau mendengarkan permintaan rakyat untuk terciptanya keadaan makmur dan sejahtera serta berkeadilan bagi seluruh pihak.
"Oleh karena itu semua sumber daya yang ada di negeri ini harus bisa dimanage dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat dan inilah yang kurang terlihat di negeri ini selama ini di mana yang mendapatkan hal itu lebih banyak mereka-mereka yang ada di puncak piramid atau kelas atas dan menengah saja sementara mereka-mereka yang berada di alas piramid atau kelas bawah tampak dengan jelas belum bisa mencicipi dan merasakannya," ungkap Anwar.
Karenanya dalam ajang lima tahunan itu, Anwar berharap nantinya seluruh warga masyarakat dapat menemukan siapa calon terbaik mereka yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan di negara ini.
Tapi juga dapat hadir bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan bagi mereka.
"Untuk itu sebagai bangsa kita jelas sangat memerlukan kehadiran seorang presiden dan wapres yang memang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya serta mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa ini di mata dunia di mana negara kita di masa depan diharapkan selain bisa melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya juga akan bisa berperan aktif di pentas global bagi menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar seluruh jajaran di Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak ikut mencampuri urusan mencari calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang akan maju pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya urusan pencalonan tersebut biarlah dilakukan oleh para Partai Politik (Parpol) dan koalisi, tanpa perlu MUI ikut campur di dalamnya.
Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam sambutannya di acara Milad MUI ke-47, Selasa (26/7)
"MUI tak [perlu] terlibat dalam menentukan Capres dan Cawapres. Saya kira ada MK, dan yang menentukan partai politik atau gabungan parpol.Kita tak perlu ribut-ribut urusan Capres. Itu urusan parpol dan gabungan parpol," ujar Ma'ruf dalam sambutannya, Rabu (27/7). [Democrazy]
