DEMOCRAZY.ID - Politisi Partai Ummat, MS Kaban menilai wajar rezim ini hancur-hancuran sebab pendukungnya yang tak cerdas.
Hal ini disampaikan MS Kaban ketika menanggapi netizen yang menyebutnya merampas hak hidup banyak satwa ketika masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Adapun saling sindir dengan netizen ini berawal dari cuitan MS Kaban yang menyinggung soal Presiden tidak becus.
Dalam cuitannya, MS Kaban menyinggung apakah peristiwa di Sri Lanka akan menginspirasi rakyat Indonesia untuk mengadili Presiden yang tidak becus.
Sebagaimana diketahui, Sri Lanka kini memang sedang mengalami krisis politik. Rakyat mendesak Presiden dan Perdana Menteri mundur.
Para demonstran bahkan menduduki Istana Kepresidenan dan juga kediaman Perdana Menteri hingga keduanya mundur.
Selain soal kejadian di Sri Lanka, MS Kaban juga menyinggung opsi lain apakah Presiden dan Wakil Presiden Indonesia akan dengan sukarela menyerah.
Menteri Kehutanan era Susilo Bambang Yudhoyono ini menilai bahwa Indonesia akan lebih bermartabat dengan pemimpin baru.
“Apakah peristiwa Srilanka menginspirasi rakyat disini untuk mengadili presidennya yang tudak becus mengatasi masalah atau Presiden dengan sukarela menyerah bersama Wapres,” kata MS Kaban “Indonesia bermartabat dengan pemimpin baru,” sambungnya, seperti dikutip melalui akun Twitter @MSKaban3 pada Senin, 11 Juli 2022.
Cuitan MS Kaban inilah yang kemudian dibalas dengan sindiran oleh akun @PakkatDayat.
Ia menyinggung berapa luas hutan yang dibabat selama MS Kaban menjadi menteri.
“Hidupmu hasil dari merampas hak hidup banyak satwa… Coba cek berapa hektar hutan kau libas saat jadi menteri?” katanya.
MS Kaban lantas membalas dengan sindiran bahwa rezim Joko Widodo (Jokowi) ini hancur akibat pendukung yang oon.
Ia mengklaim bahwa di eranya sebagai Menteri Kehutanan, justru banyak hutan yang diselamatkan.
“Kasihan banget mlihat kebodohan kalian pantas rezim ini hancur-hancuran wong pendukungnya oon,” kata MS Kaban.
“Era MSK justru kawasan hutan diselamatkan ingat register 40 perampokan kawasan htn 47.000 ha kembali ke negara. Pelepasan kawasan lebih tertib,” sambungnya. [Democrazy/terkini]