DEMOCRAZY.ID - Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Neil Semuel Rupidara menilai pemerintah saat ini begitu serius dalam mewujudkan persatuan di masyarakat. Beragam kebijakan diluncurkan untuk mendorong realisasi tersebut. Sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai makin memperkuat kedaulatan Indonesia. Misalnya seperti, diresmikannya Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Terlebih, keberadaannya mendapat dukungan dari banyak organisasi dalam mengawal perjalanan UU tersebut. Neil menyebut pada era kepemimpinan Jokowi, banyak lembaga yang turut mendukung dan memperkuat kedaulatan negara. Sehingga, menurutnya, hal tersebut patut mendapat respons positif dari seluruh elemen masyarakat. “Secara kelengkapan kelembagaannya akan makin banyak. Jadi karena itu saya kira, pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa, ada banyak sekali aspek yang kami apresiasi benar,” ujar Neil di Salatiga, Jawa Tengah (Jateng). Selain UU KIP, kebijakan pembangunan infras
Kebijakan Jokowi Dinilai Makin Perkuat Kedaulatan Indonesia, Kalian Sepakat?
Juli 20, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Neil Semuel Rupidara menilai pemerintah saat ini begitu serius dalam mewujudkan persatuan di masyarakat. Beragam kebijakan diluncurkan untuk mendorong realisasi tersebut. Sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai makin memperkuat kedaulatan Indonesia. Misalnya seperti, diresmikannya Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Terlebih, keberadaannya mendapat dukungan dari banyak organisasi dalam mengawal perjalanan UU tersebut. Neil menyebut pada era kepemimpinan Jokowi, banyak lembaga yang turut mendukung dan memperkuat kedaulatan negara. Sehingga, menurutnya, hal tersebut patut mendapat respons positif dari seluruh elemen masyarakat. “Secara kelengkapan kelembagaannya akan makin banyak. Jadi karena itu saya kira, pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa, ada banyak sekali aspek yang kami apresiasi benar,” ujar Neil di Salatiga, Jawa Tengah (Jateng). Selain UU KIP, kebijakan pembangunan infras