DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menanggapi keluhan masyarakat soal perubahan sistem pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, harus daftar MyPertamina terlebih dahulu.
Bahlil menilai, hal ini merupakan upaya penyaluran subsidi langsung ke orang yang berhak, tidak ke barang.
Terutama, melihat banyak orang-orang kaya yang memanfaatkan BBM subsidi sehingga membebani subsidi energi pemerintah.
"Namun apa yang terjadi, ketika pemerintah mengubah tata kelolanya, subsidinya ke orang pakai MyPertamina, ada lagi yang tidak senang, olok-olok terus. Jadi kapan negara ini mau maju?" tegasnya saat rilis survei Indikator Politik Indonesia, Senin (11/7).
Dia menambahkan, sistem pembelian BBM subsidi tersebut adalah salah satu langkah membuat tata kelola negara yang lebih baik.
Dia pun menyayangkan banyak yang tidak menghargai perubahan yang bertujuan membuat subsidi energi lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan saat ini harga minyak mentah sudah mencapai USD 110-120 per
barel.
Melambungnya harga minyak ini membuat pemerintah harus menggelontorkan subsidi hingga Rp 500 triliun.
Dia memaparkan, Rusia menurunkan produksi minyak hampir 3 juta barel per hari.
Kemudian, Timur Tengah hanya bisa menaikkan suplai maksimal 1,5 juta barel per hari, sehingga terjadi defisit 1,5-2 juta barel yang akan menyebabkan harga minyak tembus USD 200 per barel.
"Itu lebih berbahaya lagi subsidi kita tinggi. Pendapatan negara kita sekarang satu tahun tidak lebih dari Rp 2.000 triliun. Kalau APBN kita Rp 2.700 itu sisanya pembiayaan atau utang. Bayangkan sekarang hampir 1/4 dari total APBN itu subsidi (energi)," jelasnya.
Selain minyak, saat ini harga gas juga sedang melonjak.
Bahlil mengatakan, Indonesia masih mengimpor gas 6-7 juta MMBTU per tahun dengan harga USD 900 per ton.
Namun, harga jual LPG subsidi hanya Rp 6.000 per kg, sehingga pemerintah harus merogoh kocek Rp 13 triliun per satu juta ton.
Dengan begitu, kata dia, pemerintah sedang menggencarkan hilirisasi gasifikasi batu bara rendah kalori, salah satunya di Sumatera Selatan.
Namun, dia menilai masih banyak orang yang tidak setuju proyek ini.
"Jadi di negara ini menurut saya, mohon maaf dengan jujur saya katakan yang tidak menginginkan negara ini maju ada sebagian orang-orang kita sendiri, nah cara pandang ini yang harus kita pangkas," pungkasnya. [Democrazy]
