DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Garuda bakalan dapat kucuran Rp 7,5 triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam waktu dekat ini.
Penggunaan dana tersebut dipertanyakan oleh DPR, jangan-jangan cuma buat bayar hutang direksi lama.
Hal tersebut diungkapkan oleh Rudi Hartono Bangun selaku Anggota Komisi VI DPR RI dalam dalam rapat dengan pendapat (RDP) yang juga diikuti oleh beberapa direktur BUMN pada Kamis 30 Juni 2022 lalu.
“Cuma untuk bayar bengkel uang Rp7,5 triliun itu enggak salah? Atau jangan-jangan uang Rp 7,5 triliun itu untuk bayar utang direksi lama,” selidik Rudi.
Rudi juga menyoroti permasalahan tiket Garuda yang lebih mahal dari pada tiket maskapai lainya, namun masih merugi.
“Kalau dibilang rugi lagi, artinya direksi baru pakai manajemen lama, alias pakai mark up biaya pengeluaran. Kalau itu masih terjadi, Garuda harus dibubarkan. Manajemen harus diganti semua, karena sudah kotor. Enggak mungkin bisa nyapu lantai bersih jika sapunya kotor,” cecar Rudi.
Terkait rencana direksi Garuda kedepannya, Rudi juga mempertanyakan rencana Garuda yang akan menambah rute penerbangan baru, sementara pesawat yang ada sebagian sudah dikembalikan ke lessor.
“Penambahan pesawat baru mau pakai uang mana? Apakah pakai uang (PMN) Rp7,5 triliun itu? Dan saya mau nanya, biaya operasional dan pengeluaran Garuda dan penjualan tiket dengan harga mahal dibanding maskapai sejenis misal Lion Air, Batik Air,” tanya Rudi.
“Kemudian direksi hitung-hitung, dan dilaporkan, selama ini (keuangan) merugi. Kalian pakai konsultan seperti apa untuk manajemen Garuda ini? Kok enggak malu dilihat rakyat, direksi yang ambil kebijakan merasa percaya diri dan serasa (paling) benar,” ketus legislator dapil Sumatera Utara III tersebut.
Kucuran Rp 7,5 triliun tersebut berasal dari cadangan pembiayaan investasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang dialokasika sebagai anggaran PMN.
Meskipun kucuran Rp 7,5 triliun untuk Garuda Indonesia ini belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencanan mengalokasikan dana tersebut untuk perbaikan sejumlah pesawat.
Sedangkan separuh lainnya akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan.
Garuda bakalan dapat kucuran Rp 7,5 triliun ini setelah menang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Rudi mempertanyakan uang Rp7,5 triliun tersebut mau dialokasikan dan dipakai untuk biaya dan kegiatan apa saja.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan, PMN sebesar Rp7,5 triliun bukanlah jumlah yang sedikit dan rakyat Indonesia tidak akan terima direksi Garuda cenderung asal-asalan dalam memanfatkan dana PMN yang diberikan pemerintah.
Dilansir dari dpr.go.id, Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetyo menjelaskan, rencana penambahan armada akan dilakukan dengan dua opsi.
Pertama dengan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Perusahaan Pengelola Aset, atau dengan badan usaha swasta yang ingin menghidupkan pesawat yang sedang tidak digunakan atau under maintenance dengan cara bagi hasil untuk rute selektif.
“Menunggu PMN agak lama sekitar 6 bulan, tapi opsi lain seperti mengundang sinergi dengan PT PPA. Kalau nanti disepakati kita akan diskusi lagi," kata Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan, jika ada rute pilihan untuk pesawat yang disepakati untuk kerja sama, nanti hasilnya akan digunakan untuk melunasi bunga dan jaminannya. Sedangkan, opsi kedua ditawarkan kerja sama operasi dengan pihak swasta.
"Kita tawarkan ke swasta yang mau membiayai, lumayan returnnya," jelasnya sembari mengatakan, etelah operasi jalan, akan ada klausul untuk terminasi ketika PMN dari Kemenkeu diterima Garuda.
Sedangkan tentang permasalahan keuangan Garuda, Prasetyo menjelaskan kondisi keuangan Garuda mengalami tekanan yang berat dua tahun terakhir pandemi, di mana traffic penumpang mengalami penurunan tajam.
“Pandemi 2 tahun terakhir Garuda mengalami tekanan berat, dari revenue drop hampir 70 persen. Diikuti tambahan utang yang cukup besar dan membaik pada April lalu saat Hari Raya, di mana pada saat ini perbulan mencapai revenue 120 juta dolar AS. Direct cost masih dipertahankan sekitar 50 persen khususnya tertinggi dari biaya avtur," jelasnnya. [Democrazy/disway]
