DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) tampak makin memanas.
Hal tersebut disebabkan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengkritik Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Di mana, Effendi meminta LaNyalla tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik di Pemilu 2024.
Menurut pengamat politik M Rizal Fadhli, pernyataan Effendi akan memicu peperangan antara DPD dan DPR.
“Meski masih personal tetapi serangan sudah mengarah institusi, yang akan membuat peperangan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (2/7/2022).
Rizal menilai, bahwa apa yang dilakukan LaNyalla selama ini sebagai Ketua DPD RI tidak ada yang salah.
Seperti melakukan gugatan terkait Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu sampai 0 persen.
Rizal melihat senator asal Jawa Timur (Jatim) itu melakukan hal tersebut karena merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada LaNyalla.
“Dia bersemangat memperkuat posisi DPD sebagai penyambung aspirasi daerah dan orang daerah yang artinya juga rakyat di daerah,” ucapnya.
Sebelumnya, Effemdi Simbolon menyoroti kinerja Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Menurutnya, selama ini banyak menggunakan fasilitas bahkan institusi DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan politiknya sendiri.
“Kemana-mana bicara politik atas nama DPD RI itu tidak boleh,” kata Effendi di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).
Kemudian juga LaNyalla melakukan gugatan PT ke MK atas nama DPD RI.
“Misalnya gugat PT ke MK agar dihapus menjadi nol persen. Itu kan untuk kepentingan pribadinya agar bisa nyapres 2024. Itu tidak boleh,” ujarnya.
Aplagi kata Effendi, kepentingan politik pribadinya itu menggunakan lembaga DPD RI yang menggunakan APBN.
“Mau jadi apa republik ini kalau mau-maunya sendiri. Saya anggota DPR RI dari FPDI-P terikat dengan 9 fraksi DPR RI yang lain. Kalau keluar gedung ini tidak bisa saya membawa-bawa DPR RI,” tuturnya. [Democrazy]
