DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kualitas pelayanan yang disediakan otoritas Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia tidak sebanding dengan biaya yang dibayarkan para jemaah.
Pasalnya, layanan katering yang disediakan untuk jemaah harganya cukup mahal namun kualitasnya dinilai rendah.
Demikian pengalaman anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf yang menyayangkan pelayanan terhadap jemaah haji yang belum memuaskan.
Menurut Bukhori, meskipun frekuensi makan untuk setiap jemaah telah ditambah menjadi tiga kali sehari, namun sangat disayangkan komponen konsumsi ini masih menyisakan masalah.
Ia mencontohkan, harga seporsi makanan dengan menu lauk sederhana yang terdiri dari nasi ditambah dua jenis lauk justru dibanderol dengan harga 18 SAR (setara dengan sekitar Rp 72 ribu).
"Sehingga kami nilai harga tersebut terlalu mahal,” ucap Bukhori di Arab Saudi, Selasa (5/7).
Selain itu, kata Bukhori, pihaknya juga mendapati banyak makanan yang disediakan untuk jemaah ternyata dalam kondisi sudah basi.
Akibatnya, sebagian jemaah kita yang terlanjur mengkonsumsi, mengeluhkan sakit perut sehingga butuh penanganan medis, terang Bukhori.
“Tidak hanya soal konsumsi, kasur yang diperuntukan bagi jemaah untuk beristirahat juga tidak memadai karena ukurannya yang sangat kecil dan tidak sepadan dengan besarnya biaya masyair yang telah dibayarkan,” tambahnya.
Selain menyoroti layanan katering dan akomodasi untuk jemaah, Bukhori juga mengaku kecewa dengan rendahnya kualitas sarana dan prasarana (Sarpras) lain yang disediakan untuk mendukung kenyamanan jemaah dalam menunaikan ibadah haji.
Padahal, menurutnya, otoritas Arab Saudi sebelumnya telah menjanjikan bahwa dengan kenaikan biaya khidmat masyair akan berdampak pada perbaikan kualitas sejumlah komponen Sarpras bagi jemaah.
Dikatakan Bukhori, perbaikan Sarpras tersebut diantaranya meliputi fasilitas toilet, pendingin ruangan (AC), tenda, dan berbagai komponen sarpras lain yang mendukung kenyamanan ibadah jemaah.
"Namun sangat disayangkan, fakta menunjukan bahwa semua itu jauh dari harapan setelah Komisi VIII DPR meninjau langsung ke lapangan,” demikian Bukhori. [Democrazy/RMOL]
