DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma mengaku tidak setuju dengan kebijakan pembelian Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
Wanita yang akrab disapa Mitha itu menilai, pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi digital hanya menambah beban masyarakat kecil.
Selain itu, kata dia, banyak masyarakat juga tidak paham menggunakan aplikasi digital MyPertamina tersebut.
"Pada dasarnya saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapat apa yang sudah jadi hak mereka," kata Mitha melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (1/7/2022).
Mitha mengungkapkan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi sebenarnya ada dua permasalahan yang terjadi.
Pertama, penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran atau tidak sampai kepada pihak yang paling berhak menerimanya.
Ia pun menuturkan sebelum menggunakan aplikasi MyPertamina, sebenarnya sudah ada program digitalisasi di lebih dari 5.500 SPBU untuk mengatasi persoalan BBM subsidi.
"Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? berarti selama ini digitalisasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik," kata Mitha.
Padahal, kata dia, program digitalisasi tersebut sudah memakan anggaran hingga mencapai triliunan rupiah.
Program itu diketahui diadakan waktu Dirut Patra Niaga masih dijabat oleh Mas’ud Khamid.
"Daripada memakai aplikasi baru, Pertamina seharusnya mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang," ujarnya.
"Tujuan digitalisasi itu kan sudah jelas agar Pertamina punya data akurat dan transparan."
Menurut Mitha, jika penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada.
Karenanya, tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite.
Selanjutnya, terkait dengan akar masalah yang kedua, yakni soal pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah BPH Migas.
"Pertamina hanya menjalankan penugasan untuk mengadakan dan menyalurkan BBM bersubsidi hingga ke daerah terpencil," ucap Mitha.
"Berarti, selama ini BPH sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan, tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan baik."
Adapun yang memutuskan kuota BBM untuk tiap daerah adalah BPH Migas. Ia pun mempertanyakan mengapa BPH Migas tidak bisa mengawasinya.
"Sejatinya mereka harus bertugas sesuai tupoksinya. Dari setiap liter BBM yang dibeli konsumen, itu ada fee yang didapat BPH Migas," tutur Mitha.
"Berarti selama ini masyarakat selalu bayar fee ke BPH Migas dari tiap liter pembelian BBM tapi kok BPH Migas enak sekali kerjanya, karena berarti fee yang kita bayarkan sia-sia."
Lebih lanjut, Mitha mengungkapkan solusi untuk mengatasi permasalahan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
Pertama, maksimalkan pemanfaatan digitalisasi. Sebab, sudah lebih dari 90 persen SPBU yang dipasangkan alat digitaliasasi di seluruh Indonesia, tapi tidak dijalankan dengan baik.
"Jangankan di Jakarta, di Jateng, Jatim, Sumatera itu banyak temuan digitalisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu saja dibetulkan pelaksanaannya," kata Mitha.
Solusi kedua, Mitha menuturkan BPH Migas agar bekerja lebih benar sesuai dengan dengan tupoksinya.
"Ini kalau aplikasi MyPertamina tersebut gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, pasti yang diserang nanti Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas," kata Mitha.
"Kalau ada kelangkaan juga, pasti yang di-bully Pertamina. Padahal BPH Migas yang bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang." [Democrazy/ktv]
