DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dana bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran dengan total anggaran mencapai Rp6,9 triliun.
Mendapat laporan tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberikan jawaban yang cukup santai.
Menurutnya, hal itu temuan sementara dan telah ditindaklanjuti oleh pihaknya dalam kurun waktu lima hari.
"Kami belum jawab temuan itu, temuan sementara, dikasih ke kami. Itu biasa. Jadi memang begitu," ujar Risma.
Risma juga menyampaikan, pihaknya telah diberikan waktu untuk menyelesaikan temuan tersebut oleh BPK.
Namun ia tidak menjelaskan secara rinci besaran hingga jenis bansos yang telah diselesaikan.
"Kami harus jawab dan itu alhamdulillah selesai. Kita memang waktu itu mepet, kita harus kerjakan, dikasih waktu 1 minggu, alhamdulillah 5 hari kelar dan sudah bisa diterima," kata mantan Wali Kota Surabaya.
Walaupun ada temuan tersebut, politikus PDIP ini mengatakan Kemensos baru saja menerima penghargaan dari Ombudsman atas kepatuhan standar pelayanan publik dengan predikat kepatuhan tinggi dengan nilai capaian hasil senilai 81,05.
"Alhamdulillah saya dengar kita Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ada memang temuan itu, sifatnya sementara, nah itu harus kami jawab. Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi kami juga cek di lapangan ada atau tidak orangnya," kata dia.
Diketahui, BPK menyebut ada indikasi tiga jenis bansos, yakni PKH, BPNT, dan BST, yang tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun.
Hal ini tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021. [Democrazy/poskota]
