DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo mengatakan, semua pihak harus mempunyai sense of crisis.
Sebab, Bank Dunia menyampaikan ada kurang lebih 60 negara yang ekonominya akan ambruk, 40 di antaranya diperkirakan pasti.
Demikian Presiden Joko Widodo dalam keterangannya pada Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).
“Kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan harus mempunyai Sense of Crisis semuanya, kerja sekarang tidak bisa hanya makronya, tidak bisa, mikronya detil harus tahu,” tegas Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, yang namanya belanja pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki 3 hal yang penting.
“Menciptakan nilai tambah, jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja, harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
“Yang ketiga memang efisien. Ini harus, jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, memiliki APBD Rp1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disiapkan Pak kepala BPKP bukan produk dalam negeri.”
Jokowi mengaku sedih, mengetahui uang yang dikumpulkan rakyat berujung pada pembelian produk-produk impor.
“Sedih. Ini uang rakyat uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH, badan PPH perorangan, PPH karyawan, dari bea export dari BNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor, bodoh sekali kita,” ujarnya.
Anies Sudah Bikin Terobosan Sejak 2020
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen belanjakan produk dalam negeri sebesar Rp5,182 triliun pada APBD tahun anggaran 2022.
Angka ini merupakan yang tertinggi untuk kategori Pemerintah Provinsi di Tanah Air.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan, komitmen ini disampaikan dalam Pelaksanaan Business Matching Pengadaan Produk dalam Negeri dan UMKM yang diselenggarakan pada 22 - 24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali.
"Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp11,3 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp10,1 triliun," kata Elisabeth di Jakarta, Jumat, 25 April 2022.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta sudah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Tim ini nanti akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Maka itu, sebagai bentuk komitmen memberdayakan UMKM sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov DKI era Gubernur Anies Baswedan juga sudah buat terobosan.
Salah satunya sejak tahun 2020, sudah mewajibkan belanja makan minum rapat seluruh Perangkat Daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order.
"Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk,” ujarnya.
Pun, ikhtiar peningkatan produk dalam negeri tak hanya berfokus pada belanja pemerintah.
Namun, melainkan juga melalui pemberdayaan pelaku usaha dan pemasaran produk dalam negeri.
"Harapannya, budaya penggunaan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dapat diterapkan oleh seluruh warga Jakarta," tuturnya.
Hmmm... Sebelum Pak Jokowi mengeluh, Pak Anies sudah bertindak ya... [Democrazy]
