DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan mencari jalan tengah dari masalah minyak goreng di tanah air.
Selain ingin memastikan ketersediaan stok untuk masyarakat, pemerintah juga ingin pengusaha bisa mendapatkan untung.
Luhut mengatakan di tengah kondisi global yang tak menentu, pengendalian minyak goreng tidak mudah dilaksanakan. Banyak hal yang harus di seimbangkan.
"Kami pertimbangkan agar semua tujuan diharapkan bisa tepat sasaran. Kami perbaiki tata kelola minyak goreng dan kelapa sawit," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Minggu (5/6/2022).
Luhut menegaskan bahwa dirinya yang kini mengurusi minyak goreng akan menata urusan minyak goreng dari hulu ke hilir.
Sehingga diharapkan bisa ekosistem yang berkeadilan.
Dia menegaskan, dari sisi hulu bahwa pemerintah ingin memastikan kesejahteraan petani sawit.
Sementara di sisi hilir pemerintah juga harus menjamin masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga wajar.
Tak hanya itu, Luhut juga memastikan bahwa pemerintah juga memikirkan pengusaha.
Bahkan dirinya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan pengusaha juga mendapatkan keuntungan.
"Pemerintah harus meyakinkan para pengusaha minyak goreng distributor dan pengecer bahwa mereka bisa bergerak dan dapat laba sesuai jasa produksi yang mereka lakukan. Kita tak ingin pengusaha dan UMKM tak mendapatkan untung dengan kepatutan," tuturnya.
Luhut melanjutkan, untuk urusan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng juga merupakan hal yang penting.
Sebab berdampak erat terhadap penerimaan petani sawit.
"Ketika eskpor meningkat maka semua mata rantai prioduksi dan distribusi bisa berjalan. Dengan demikian harga TBS kita harap akan membaik," tuturnya.
"Teman-teman di kementerian dan lembaga telah bekerja keras agar keran ekspor dibuka. Kami buka peluang lebih dari 1 juta ton ekspor yang dilakukan, dan secara bertahap ini berjalan," tambahnya. [Democrazy/detik]
