DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Isu reshuffle kabinet kembali berhembus untuk kesekian kalinya. Namun kali ini, isu reshuffle kabinet akan dilakkukan Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022 mendatang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun RMOL (jaringan PojokSatu.id), ada beberapa menteri yang disebut akan ‘dicongkel’.
Mereka diantaranya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perdagangan M. Lutfhi.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, belum ada informasi sahih yang membenarkan informasi tersebut.
Sementara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang dikonfirmasi tidak membenarkan sekaligus tidak membantah isu reshuffle kabinet 15 Juni.
“Sayup-sayup (isu reshuffle) terdengar,” tuturnya, Senin (13/6/2022).
Akan tetapi, Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan bahwa soal resfhuffle kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.
PKB, kata dia, sepenuhnya menghormati keputusan presiden soal reshuffle kabinet.
“Ini sudah bolak-balik isu ini muncul. Bagi PKB jelas ini kewenangan presiden,” tegasnya.
Kendati demikian, Jazilul berharap, jika benar ada reshuffle agar tidak menambah beban bagi menteri yang masuk atau yang keluar.
Sebab, hal itu malah akan menambah persoalan baru di tengah krisis global yang masih berkecamuk dan berdampak ke Indonesia.
“Karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti,” kata dia.
Lalu, bagaimana dengan para menteri asal PKB di Kabinet Indonesia Maju?
“Aman…aman…,” tandas Jazilul.
Sementara, berdasarkan hasil survei terbaru Charta Politika Indonesia menunjukkan, 63,1 persen responden setuju jika Jokowi melakukan reshuffle.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyatakan, tendensi ituterlihat dari selisih atau jarak antara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang berada pada angka 68,4 persen.
Sementara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini berada pada angka 53,5 persen.
Padahal, menteri secara operasional menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
“Ketika kepercayaan publik ke pemerintah turun, menterinya turun lebih jauh lagi. Ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik, kepuasan terhadap menteri tetap segitu-segitu saja,” ucap Yunarto, Senin (13/6/2022).
Sementara, publik yang setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle cukup besar mencapai 63,1 persen.
“Jauh dari yang menyatakan tidak setuju, hanya 24,3 persen,” bebernya. [Democrazy/pojoksatu]
