DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tidak ikut-ikutan mengobral janji dalam mengatasi mahalnya harga minyak goreng.
Politikus fraksi PKS ini menilai, sebaiknya Luhut langsung beraksi daripada hanya tebar ancaman akan menindak pengusaha yang masih ‘bermain’ menimbulkan kelangkaan berujung mahalnya harga minyak goreng.
“Hari gini, sudah lebih dari delapan bulan sengkarut minyak goreng, baru membuat statement seperti itu. Kemana saja selama ini?” tegas dia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu 8 Juni 2022.
Padahal pemerintah juga sudah bolak-balik dan buku-tutup kebijakan.
Seperti kebijakan domestic market obligation (DMO) yang pernah diterapkan, lalu dicabut, dan sekarang ditetapkan kembali.
Begitu juga dengan kebijakan subsidi yang semula subsidinya diterapkan di tingkat pengecer.
Kebijakan tersebut dicabut, lalu diterapkan subsidi migor curah di tingkat produsen.
“Sekarang kebijakan subsidi tersebut dicabut kembali. Termasuk juga kebijakan larangan ekspor CPO yang buka-tutup,” tuturnya.
Tindak lanjut kasus perizinan ekspor yang melibatkan produsen migor, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, bukan sekadar kejahatan oknum korporasi, belum terlihat kemajuannya.
“Jadi Menko Marves jangan sekedar gagah-gagahan PHP (Pemberi Harapan Palsu-red) publik. Yang dibutuhkan publik adalah bukti. Masyarakat tengah menunggu janji Presiden, bahwa harga migor turun sesuai HET,” paparnya.
Untuk diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal mengambil tindakan tegas kepada oknum pengusaha migor nakal.
Luhut pun menjamin bahwa harga minyak goreng bisa turun dalam waktu dua minggu ke depan, khususnya harga minyak goreng curah. [Democrazy/fin]
