PDIP Bikin Surat Ancaman ke Kadernya Yang Jadi Kepala Daerah, Isinya Mengerikan

DEMOCRAZY.ID - Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan menandatangani surat pernyataan menolak korupsi hingga memberi maupun menerima janji dari orang lain terkait jabatan.

Penandatanganan surat pernyataan itu disaksikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang hadir secara daring, saat Rakornas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (16/6/2022) kemarin.

Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada sanksi bagi para kepala daerah dan wakilnya yang melanggar surat isi surat pernyataan tersebut. Selain bakal dipecat, partai berlambang banteng takkan mengadvokasi.

"Partai tidak akan memberikan advokasi terhadap kader-kader yang sudah diperingatkan berulang kali untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian tentu saja juga sanksi pemecatan dari partai," kata Hasto.

Menurut Hasto, penandatanganan surat pernyataan ini sebelumnya sudah dilakukan saat mereka menjalani sekolah partai untuk calon kepala dan wakil kepala daerah. 

Namun kali ini hanya sebatas untuk mengingat kembali apa yang sudah mereka sepakati dengan partai.

"Pada saat sekolah partai calon kepala daerah itu dilakukan dan ini merupakan warning, ini juga untuk meningkatkan kembali. Karena hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan itu sering kali aspeknya sangat kompleks," kata Hasto.

Rakor tersebut dihadiri oleh 192 kepala dan wakil kepala daerah. 

Di antaranya ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. 

Seluruhnya meneken surat pernyataan di atas materai.

Dalam surat tersebut, para kepala daerah berkomitmen antara lain untuk berperan pro-aktif untuk mencegah dan atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Selain itu, para kepala PDIP ini menyatakan tidak membuat janji dan atau menerima janji apapun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan atau jabatan yang dimiliki.

Penandatanganan surat pernyataan tersebut dipandu oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. 

Namun, secara khusus, Komarudin meminta para gubernur dan wakil gubernur menandatangani surat tersebut di depan Mega. [Democrazy/era]