DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Kesehatan (Menkes) Vietnam Nguyen Thanh Long ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan yang meluas terhadap kenaikan menggila harga tes virus Corona (COVID-19) di negara tersebut.
Wali Kota Hanoi Chu Ngoc An juga ikut ditangkap dalam kasus yang sama.
Seperti dilansir Associated Press, Rabu (8/6/2022), media online setempat Tuoi Tree melaporkan bahwa Nguyen telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkes, sedangkan Chu yang sebelumnya menjabat Menteri Ilmu Pengetahuan dipecat sebagai Wali Kota Hanoi.
Menurut Kementerian Keamanan Publik, keduanya tengah diselidiki atas dugaan penyalahgunaan wewenang.
Nguyen dan Chu juga telah dikeluarkan dari Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam.
Penyelidikan kasus ini sebelumnya menyimpulkan bahwa pengelolaan yang keliru dalam Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Kementerian Kesehatan telah memungkinkan Viet A Technology Corporation untuk menaikkan harga alat tes Corona yang dipasok ke rumah-rumah sakit dan pusat kesehatan di Vietnam.
Ditambahkan Kementerian Keamanan Publik bahwa nyaris 60 tersangka, yang mencakup para pejabat kementerian, pemimpin kesehatan publik dan sejumlah jenderal militer, telah ditahan atau diselidiki atas dugaan keterlibatan dalam praktik menaikkan harga secara gila-gilaan.
Laporan itu juga menyebut pelanggaran kedua pejabat tinggi itu membahayakan respons Vietnam terhadap pandemi Corona dan merugikan anggaran negara.
Wakil Menteri Ilmu Pengetahuan Pham Cong Tac juga ditangkap pada Selasa (7/6) waktu setempat, atas tuduhan melanggar aturan pengelolaan aset negara.
Dalam kasus ini, pihak Viet A Technology Corporation menerima US$ 172 juta (Rp 2,4 triliun) dari memasok alat tes Corona ke sebanyak 62 lokalitas atau wilayah.
Direktur Jenderal korporasi itu telah ditangkap pada Desember tahun lalu dan mengakui perusahaannya yang berbasis di Ho Chi Minh City telah menaikkan harga jual alat tes Corona hingga mencapai US$ 20 (Rp 289 ribu), atau 45 persen lebih tinggi dari harga sebenarnya, untuk meraup selisih US$ 21,5 juta.
Si Direktur Jenderal itu mengakui kepada penyelidik bahwa dirinya membayar suap ilegal sebesar US$ 34 juta kepada rekanan milik pemerintah yang membeli alat tes Corona itu dengan harga melambung. [Democrazy/detik]
