DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Saat Meriau bertemu “tuhan”, Jambi tengah diselimuti kabut asap tebal. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di mana-mana tahun 2015.
Tetapi, saat itu, “tuhan” bertanya kepada Meriau apa yang dia inginkan. Meriau bilang minta dibangunkan rumah 25 unit beserta ladang dua hektare untuk penghidupan.
“Tuhan” yang dimaksud Meriau adalah Presiden Joko Widodo. Dia menyebut Jokowi dengan “tuhan” karena Presiden adalah pemimpin paling tinggi.
Saat itu Jokowi tanya kepada Meriau, “Pak, asap itu pengaruh dak?”
“Sejak bapak kami, nenek kami sampai kepada aku, asap belum ada pengaruh,” kata Meriau.
“Jadi yang pengaruh apa?” tanya Jokowi lagi.
“Lapar,” kata Meriau.
Meriau kemudian memulai ceritanya lebih serius, sembari menata duduknya di atas gelagar pelepah sawit.
Kepada Jokowi, dia minta dibangunkan 25 rumah untuk kelompoknya dan dua hektare lahan untuk penghidupannya.
Meriau minta rumah dibangun di SPI Bukit Suban. Lokasinya di areal kebun sawit warga transmigrasi atau di konsesi PT SAL.
Sebab di situlah tanah adatnya dulu. Daerah inti 1 dahulu adalah areal persawahan kelompok Meriau.
Jokowi mengajukan syarat. Dia minta kelompok Meriau berubah dan mau tinggal menetap setelah dibangunkan rumah.
“Siap, Pak, kami tidak pergi ke mana-mana, rumah siap kami tunggu,” kata Meriau menirukan jawabannya kepada Jokowi.
Tapi, bertahun-tahun rumah yang dijanjikan Jokowi tak kunjung dibangun. Pada 2018, Pemerintah Sarolangun bersama Kodam II/Sriwijaya justru membangun pemukiman di Desa Lubuk Jering, Air Hitam, untuk kelompok Tumenggung Meladang dan kelompok Tumenggung Bebayang.
Meriau kecewa. “Kata (Jokowi) pemerintah menanggapi. Kalau tanggapi itu sama kita bertemu dengan ‘tuhan’ permintaan kita ditanggapi, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada,” katanya.
“Kita cuma jadi penonton.”
Dicap Pencuri di Tanah Sendiri
Sebenarnya usaha bertahan hidup dengan memunguti brondol itu membuat Meriau merasa malu, sebab karena usaha bertahan hidup itu nama Suku Anak Dalam—sebutan pemerintah untuk semua masyarakat adat di Jambi—kini jadi buruk, dicap sebagai “pencuri.”
“Ditengok situ sawit, ditengok situ sawit, mau makan kini harus memungut brondolan. Makanya disebut orang dalam itu jahat, maling,” kata Meriau.
“Sebenarnya bukan maling. Karena macam mana lagi kalau anak nak minta makan? Yo ngambil brondol. Yang salah siapa? Yang salah perusahaan karena dia yang habiskan tanah kami,” suara Meriau terdengar bergetar.
Sekarang pencarian buruan juga semakin sulit. Ikan, labi-labi, banyak hilang setelah parit dan sungai dibuka untuk kebun sawit.
Begitu juga babi, biawak, kura-kura sulit ditemukan. Sementara rotan, jernang, getah meranti, getah damar sudah habis.
“Rimba itu sudah habis. Apa yang mau dicari? Satu-satunya yang bisa dicari itulah brondol. Cari brondol macam itulah bertengkar-tengkar, yang busuk bae (saja) dikejar-kejar,” kata Meriau.
Kehilangan hutan tak hanya menyebabkan krisis pangan tapi memicu banyak terjadi konflik.
KKI Warsi mencatat, sejak 1997, terjadi lebih dari 30 konflik yang melibatkan Orang Rimba, masyarakat dan perusahaan. Pemicunya dari salah paham hingga perebutan lahan. Akibat konflik, 14 Orang Rimba mati dibunuh.
“Apa bae yang bisa kami makan di hutan kini sudah habis, perusahaan ganti dengan sawit.”
Di tengah kerawanan pangan, bantuan oleh pemerintah untuk Orang Rimba jauh dari kata cukup.
Kata Meriau, sembako dari pemerintah hanya cukup untuk seminggu.
Secara berkala, pemerintah memberi bantuan sembako, isinya beras 10 kg, gula 1 kg, dan mi dua bungkus.
“Kalau pemerintah mikir… apa itu sudah cukup?”
Dampak Rawan Pangan
Berjarak beberapa kilometer dari tempat Meriau, Saidun sibuk menenangkan anaknya yang rewel.
Sudah dua hari Azizah rewel, demam tak turun-turun. Bocah satu tahun itu terus merengek dan menangis.
Saidun sudah membawa anaknya berobat ke mantri, tetapi demamnya tak kunjung sembuh. Cuaca di Sarolangun beberapa hari terakhir tak menentu; kadang panas kadang hujan.
Azizah tiba-tiba menangis.
“Minum?” tanya Saidun kepada anaknya, tapi tak dijawab.
Azizah terus merengek dan menggelayuti pundak ibunya.
“Mungkin dia lapar,” kata Saidun kepada istrinya, Meli.
“Nggak mau mimik,” jawab Meli.
Sejak kemarin Saidun sudah tak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Beras sudah habis. Uang juga tidak ada.
“Makanya Azizah nangis dak makan cuma asi, asinya nggak ada.”
Bapak lima anak itu mengaku, sejak transmigrasi dan perusahaan sawit masuk dan membabat hutan di Air Hitam, praktis dia kehilangan pencarian. Damar, getah jernang, rotan semua habis.
“Saya terlantar,” ujarnya.
Selama ini Saidun hanya mengandalkan bantuan sembako dari perusahaan dan pemerintah untuk makan keluarganya.
Terakhir dia mendapat bantuan beras dari PT SAL pada 4 Mei 2021, sudah lebih sebulan saat saya menemuinya di perumahan sosial Sungai Punti Kayu 2. Sejak itu belum ada bantuan sembako lagi.
“Kemarin makan minta sama Ngimba, karena lapar jadi pergi ke sana minta beras, dikasih 5 kg,” kata Meli.
Ia berkata hidup semakin berat karena tidak bisa lagi mengambil brondolan sawit.
Sejak masuk Islam dan didampingi ustaz, keluarga Saidun dilarang mengambil brondolan sawit yang bukan haknya.
“Kalau kita ambil hak orang itu yo untuk apa kita salat? Jadi yo lapar bertahanlah,” kata Saidun.
Orang Rimba Kelaparan
Hutan penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), yang semula menopang penghidupan Orang Rimba, telah habis dikaveling-kaveling 16 perusahaan pengeksploitasi kayu.
Catatan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, luas konsesi HPH mencapai 1,5 juta hektare. Eksploitasi tanpa kendali terjadi di wilayah hutan rendah.
Beberapa bekas HPH di kawasan Orang Rimba kini telah berubah menjadi izin HTI, yang luasnya mencapai 318.851 hektare.
Perusahaan perkebunan sawit dan industri kayu yang rakus lahan ikut ambil jatah. Hutan di sebelah selatan barat TNBD digulung untuk izin perkebunan sawit PT SAL.
Konsesi hutan tanaman industri PT Jambi Agro Wiyana (JAW) dapat bagian di sebelah selatan.
Di bagian utara, dibagi-bagi untuk izin HTI PT LKU dan kebun sawit PT Bahana. Sementara di sebelah timur telah habis dibabat untuk kebun karet PT Wana Perintis.
Rudi Syaf, Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, mengatakan Orang Rimba memiliki ketergantungan erat pada sumber pangan di hutan.
Mereka yang tinggal di luar hutan kondisinya sangat rawan.
Kata Rudi, kelompok yang tinggal di kebun sawit, sulit mendapatkan asupan protein dan karbohidrat sehingga banyak kasus gizi buruk.
“Seperti kelompok Meriau. Ada hari-hari saat mereka harus menahan lapar. Belakangan mereka ngerti buah sawit yang masih muda bisa disesap. Karena nggak ada lagi yang dimakan,” ujarnya.
Rudi bilang kasus gizi buruk, persalinan tidak steril, telah membuat bayi dan anak-anak Orang Rimba sangat rentan dan kematian tinggi.
Hasil riset Universitas Jambi antara 2019-2020 tentang kesehatan ibu dan anak di kelompok Orang Rimba Desa Bukit Suban, ditemukan lebih 60% ibu Orang Rimba pernah mengalami kematian anak, entah itu keguguran, bayi baru lahir, hingga anak-anak.
Kasus kematian juga terjadi hampir merata di semua kelompok, dengan angka berbeda-beda, menurut Asparian, peneliti kesehatan Masyarakat Adat Terpencil Universitas Jambi.
Dia juga menemukan kasus stunting anak-anak rimba mencapai 48%, jauh lebih tinggi dibandingkan standar WHO yang 20% atau seperlima dari total balita. Sebanyak 40% ibu hamil dari kelompok Orang Rimba juga kekurangan energi secara kronis dan anemia.
Kristiawan, mahasiswa magister epidemiologi sekolah pasca sarjana Universitas Diponegoro, yang pernah meneliti ketahanan pangan Orang Rimba, mengatakan kerawanan pangan membuat Orang Rimba begitu rentan terhadap serangan penyakit, termasuk Covid-19.
“Kalau gizinya cukup, akan punya daya tahan tubuh lebih kuat. Tetapi, pangan Orang Rimba tidak bisa dicadangkan terus. Sehingga saat mereka kekurangan asupan makanan, daya tahan tubuh akan lemah, saat itu mereka rentan,” kata Kristiawan.
Tanaman obat yang dulu digunakan untuk menguatkan daya tahan tubuh juga tidak ditemukan di perkebunan sawit.
Orang Rimba hanya hidup di tengah kebun sawit berisiko terpapar Covid-19 karena mereka banyak kontak dengan orang luar.
“Kondisi ini sangat rawan,” ujar Kristiawan.
Upaya testing, tracing, dan treatment oleh pemerintah Jambi juga sangat minim, sehingga data yang diketahui publik saat ini belum tentu menggambarkan kondisi di lapangan.
Masalah pangan juga memicu masalah lebih serius yang berujung kematian.
Besayong, Orang Rimba kelompok Tumenggung Bebayang, kehilangan cucunya berumur tiga bulan. Sudah beberapa hari demam tak sembuh-sembuh. Besayong bilang banyak anak-anak di kelompoknya meninggal akibat kekurangan pangan.
“Kalau nggak ada nasi, daging babi itulah yang dimakan,” katanya. [Democrazy/WB]
