DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - GP Ansor melaporkan ormas Khilafatul Muslimin terkait aksi konvoi mereka yang diduga menyebarkan aliran khilafah yang dilarang negara.
Tindakan konvoi itu disebutkan sebagai upaya makar.
Kasubbid Penmas Polda Jawa Tengah, Kompol Miftakul Ulum menjelaskan dalam lembar laporan yang diterima Okezone, Ormas Khilafatul Muslimin melakukan konvoi dan mengajak masyarakat di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes untuk mengikuti Khilafah. Sebuah aliran yang sudah dilarang oleh negara.
GP Ansor yang diwakili Subkhan bin Kasmun sebagai pelapor menjelaskan bahwa kegiatan konvoi Khilafatul Muslimin, diduga melanggar Pasal 14 ayat 1 dan atau 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau 107 jo 53 KUHP soal Penyebaran Hoax Atau Percobaan Makar dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Polisi pun bertindak cepat dan mengamankan tiga tersangka, yakni Ghozali Ipnu Taman bin Mohamad Taman (GIT) sebagai Umul Kuro (pimpinan cabang) jamaah Khilafatul Muslimin; lalu Dasmad bin Surjan (DS) sebagai Mas'ul/ kemashulan (pimpinan ranting) jamaah Khilafatul Muslimin; serta Adha Sikumbang bin Amir Hamzah (AS) sebagai Mas'ul / kemashulan (pimpinan ranting) jamaah Khilafatul Muslimin.
Kompol Miftakul menjelaskan, pada hari Minggu, 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Desa Keboledan pelapor dan saksi menjumpai konvoi sepeda motor yang berjumlah kurang lebih 40 orang dengan menggunakan 20 sepeda motor, yang diketahui bahwa konvoi tersebut adalah Ja’maah Khilafatul Muslimin.
Konvoi tersebut membagikan brosur atau selebaran tentang ajakan kepada umut islam khususnya Kabupaten Brebes untuk mengikuti ideologi khilafah.
"Dengan adanya kejadian tersebut pelapor merasa resah serta menganggap kejadian tersebut mengganggu masyarakat, dan khawatir warga masyarakat yang terpangaruh terhadap ajaran khilafah," jelasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk setia kepada Pancasila dan tak terpengaruh dengan ajakan aliran yang sudah dinyatakan terlang oleh negara.
“Diimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terperangruh dengan ajakan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Sudah ada kesepakatan dari para pendiri bangsa termasuk tokoh-tokoh umat islam bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan bukan negara agama,” pungkasnya. [Democrazy/oke]
