DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Bukan hanya mengakomodasi kepentingan partai politik, perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo juga dinilai sebagai bentuk untuk memperkuat barisan orang dekatnya.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies (IPS) yang juga pengajar komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad.
Menurutnya, hal itu ditunjukkan dengan pergantian Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil ke Hadi Thahjanto.
“Pak Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi. Artinya Presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat,” jelasnya, Kamis (16/6).
Kendati demikian, Hadi diharapkan melakukan percepatan reformasi agraria yang selama ini kerap disertai konflik pertanahan.
Bidang pertanahan dan tata ruang ini sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia sekarang ini.
“Artinya peran Pak Hadi dari latar militer Angkatan Udara punya perspektif lain dalam memperkuat ketahanan pangan dan posisi geopolitik Indonesia di tengah krisis perang Rusia dan Ukraina serta menguatnya ekspansi China dalam konflik perbatasan di Laut China Selatan,” kata Nyarwi.
Pada Rabu (15/3), Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan politikus PDIP Jhon Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
Nyarwi menyatakan perombakan kali ini memang kental nuansa akomodasi parpol.
“Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata, karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN di situ tentu ada akomodasi politik. Belum lagi wamen (wakil menteri) dari PSI, PBB, dan PDIP,” kata Nyarwi.
Selain Zulkifli Hasan, menurut Nyarwi, tiga orang wamen yang dilantik oleh Jokowi merupakan bagian dari representasi dari partai politik pendukung pemerintah.
Jokowi tetap mengakomodasi PSI dan PBB kendati dua partai itu tidak memiliki anggota legislatif di parlemen.
“Masuknya Afriansyah Noor bagian dari PBB. Bukan PAN saja yang diakomodasi, tetapi partai lain yang tidak memiliki kursi di DPR atau parlemen,” ucapnya.
Selain akomodasi politik, Jokowi juga berupaya memperbaiki kinerja Kemendag yang selama ini dinilai belum berhasil dalam mengatasi persoalan kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng.
Pergantian Menteri Perdagangan pun seakan sebagai jawaban pemerintah atas kritik masyarakat terhadap lemahnya kinerja Kemendag itu.
Apalagi ditemukan kasus korupsi di internal Kemendag soal izin penerbitan ekspor CPO.
Namun Nyarwi memberi catatan atas langkah Jokowi itu.
“Posisi Mendag digantikan dari kalangan politisi belum tentu juga ada jaminan efektivitas. Meski ada sisi positifnya dari dukungan politik bisa digunakan dalam pengelolaan perdagangan, tapi kepentingan politik dalam kementerian perdagangan makin menguat,” paparnya. [Democrazy/era]
