DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mendukung penindakan yang bersifat pendidikan kepada para pendengung (buzzer) di media sosial (medsos). Daniel menilai buzzer sering membuat kegaduhan.
"Setuju harus dilakukan penindakan yang bersifat pendidikan dan sanksi sosial oleh pihak berwajib karena buzzers yang membuat kegaduhan, menyebarkan berita tidak benar (hoax)," kata Daniel Johan kepada wartawan, Senin (6/6/2022).
Daniel menyebut informasi sangat mudah menyebar kepada publik pada era digital saat ini.
Dia menilai penyebaran informasi yang tidak benar juga berpengaruh terhadap munculnya polarisasi di tengah masyarakat.
"Dan pengaruhnya sangat besar terhadap polarisasi di tengah masyarakat. Kerap muncul istilah cebong-kampret tidak lepas dari informasi yang menyebar lewat media sosial," katanya.
Oleh karena itu, Daniel berharap adanya penindakan kepada buzzer yang membuat gaduh.
Menurutnya, Dittipidsiber Polri dan Kemenkominfo bisa melakukan pelacakan dengan mudah.
"Kepada pelaku buzzer yang membuat gaduh agar ditindak, Cyber Polri dan Kominfo dengan mudah untuk melakukan pelacakan siapa-siapa yang menyebarkan informasi yang tidak benar," katanya.
Hasil Survei Litbang Kompas
Litbang Kompas merilis hasil survei terkait polarisasi atau pembelahan imbas Pilpres 2019, yang dianggap masih terjadi hingga kini.
Hasilnya, 36,3% responden menilai pihak yang semakin memperuncing polarisasi adalah buzzer atau influencer.
"Hal ini disampaikan oleh 36,3% responden. Orang-orang ini (yang memperuncing polarisasi) ialah pendengung (buzzer) atau bisa juga influencer," demikian hasil survei Litbang Kompas seperti dilihat detikcom, Senin (6/6).
Untuk mencegah polarisasi terus berlanjut, sebagian besar responden setuju agar buzzer atau influencer provokatif dan memperkeruh suasana ditindak tegas.
Ada 87,8% responden yang setuju agar buzzer atau influencer provokatif dan memperkeruh suasana ditindak tegas.
"Selain itu, influencer atau buzzer provokatif yang memperkeruh suasana harus ditindak tegas (87,8%)," demikian hasil survei Litbang Kompas. [Democrazy/detik]
