DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla mengatakan bahwa partai tengah yang paling memiliki peran dalam Pemilu atau Pilpres 2024.
"Justru saya katakan yang mengambil peranan nanti bukan partai besar tapi partai menengah," kata JK dalam Seminar Kebangsaan di side event Rakernas Partai NasDem di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Peranan partai tengah itu tidak terlepas dari keberadaan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.
Hal tersebut yang kemudian membuat partai-partai tengah tentu banyak dilirik.
Mengingat partai besar sekalipun membutuhkan dukungan suara dari partai menengah untuk bisa mengajukan capres dan cawapres.
"Karena dia walaupun partai yang mendekati atau melewati 20 persen dia butuh sistem pasangan yang cukup dan suatu partai yang bisa mencukupi. Karena itu peranan partai menengah itu sangat penting dalam kondisi ini," kata JK.
2022 Tahun Romantis
JK sebelumnya mengaku tidak sepakat apabila 2022 dianggap sebagai tahun politik yang panas. Justru, menurutnya tahun ini penuh dengan keromantisan.
Hal tersebut disampaikan JK, pasalnya, 2022 menjadi momen di mana para tokoh politik saling mencari pasangan yang pas untuk berkoalisi.
Koalisi itu tentunya untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Banyak yang mengatakan bahwa tahun ini politik akan panas, saya katakan tidak, ini tahun politik yang sangat romantis," kata JK.
"Kenapa saya katakan romantis, karena sama dengan orang pacaran, mencari pasangan yang cocok yang memenuhi syarat dan ini lobi, cari pasangan. Jadi ini tahun mencari pasangan, gitulah suasana politik kita, kadang-kadang romantis, kadang-kadang keras, kadang-kadang terpilih. Tapi ujungnya tentu siapa yang terbaik yang terpilih," jelasnya.
Meskipun terasa romantis, namun JK menganggap kalau tahun ini tidak mudah dilalui para pelaku politik.
Sebab, mereka harus menentukan pasangan mulai dari partai politik hingga elektabilitas.
"Tiga faktor ini harus jadi satu, ini suasana yang paling sulit saya kira keadaannya, bukan kampanyenya yang sulit ini yang paling rumit karena rumitnya politik kita," ujarnya.
Kerumitan itu dibuktikan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mencapai 20 persen. [Democrazy]
