DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Tokoh Muhammadiyah, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau dikenal Din Syamsuddin mengkritik pemerintahan rezim Jokowi.
Hal tersebut bermula ketika Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menanyakan apa penilaian Din Syamsuddin terkait rezim Jokowi.
“Apa penilaian Prof Din terhadap pemerintahan Jokowi sekarang ini? Ya sekritis-kritisnya gak apa-apa Prof. Karena saya menangkap ada ekspresi kekecewaan, pertama (dari) Muhammadiyah dan Prof Din pribadi terhadap pemerintahan ini,” tanya Refly dilansir melalui kanal Youtube Refly Harun Minggu, 22 Mei 2022.
Din Syamsuddin menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya tidak merepresentasikan Muhammadiyah.
“Saya ingin minta maaf terlebih dahulu, saya tidak bisa disebut merepresentasikan Muhammadiyah secara organisasi karena tidak lagi menjabat, saya masih punya jabatan di Muhammadiyah sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah,” ucapnya.
Meski begitu, Din Syamsuddin mengaku bisa mengimplementasikan nilai-nilai Muhammadiyah untuk menilai rezim Jokowi, yakni dengan loyal kritis.
“Nah saya melihat pemerintah Presiden Jokowi ini dengan segala hormat dan takzim saya dan kita tetap, sikap dasar saya pribadi, Muhammadiyah juga ya, itu sangat loyal kritis. Kita itu loyal terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi,” jelasnya.
“Tetapi kemudian, kita sebagai warga negara harus kritis. Apalagi sebagai Muslim yang berpegang pada Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Itulah loyal kritis. Nah kritis yang kita tampilkan ini bukan karena likes or dislikes. Tapi semata-mata untuk kebaikan kehidupan bangsa kita,” sambungnya.
Kata Din, tolak ukur dari sebuah rezim selalu mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945.
“Tolak ukur, batu uji dari kritik kita itu, apakah pemerintah dan penyelenggara negara itu mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 atau tidak,” tuturnya.
Sayangnya, Eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menilai, sistem politik rezim Jokowi ‘jauh panggang dari api’ alias tindakan yang tidak sesuai dengan maksudnya atau tidak benar.
“Dan ternyata pada penilaian kami, sistem politik kita yang ada sekarang dan hasilnya tidak dikaitkan dengan sila ke-4, jauh panggang dari api,” bebernya.
Selain sistem politik, sistem perekonomian di rezim Jokowi juga jauh panggang dari api.
“Sistem perekonomian kita, termasuk praktik-praktik ekonomi jika dikaitkan dengan sila ke-5 jauh panggang dari api,” katanya.
Oleh karena itu, Din menyebutkan permasalahan utama rezim saat ini adalah penyelewengan terhadap Pancasila.
“Maka masalah besar bangsa ini adalah penyimpangan dan penyelewengan kepada Pancasila,” pungkasnya. [Democrazy/hops]
