DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali membuka ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO dan minyak goreng mula Senin, 23 Mei 2022.
Keputusan Jokowi itu diambil dengan memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan jutaan tenaga kerja dan petani di sektor sawit.
Menurut Rocky Gerung, kebijakan Jokowi tersebut masih harus dikonfirmasi di lapangan.
Pasalnya, kata Rocky Gerung, di beberapa tempat harga minyak goreng masih tinggi bahkan jauh dari harga eceran tertinggi (HET).
"Ini berita yang sebetulnya mesti kita konfirmasi di lapangan karena tetap di beberapa tempat tetap tinggi, bahkan belum mendekati harga eceran curah itu," kata Rocky Gerung.
Lebih jauh lagi, Rocky Gerung melihat kebijakan ini sebagai salah satu upaya istana dalam menyogok para petani sawit agar tidak berdemo.
"Tetapi yang lebih kita mesti baca sebetulnya istana kembali mau menyogok supaya petani nggak demo. Kan rencana besok petani mau demo, sawit dan buruh," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung pada Jumat, 20 Mei 2022.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan, dibukanya kembali ekspor CPO dan minyak goreng oleh Jokowi merupakan kebijakan politis.
"Jadi kalau dikatakan itu dihitung secara ekonomis, bukan, ini dihitung secara politis," tambahnya.
Rocky mengatakan, para petani sawit sudah terlanjur dirugikan selama sebulan.
Karenanya, apabila Jokowi tiba-tiba mengumumkan membuka kembali ekspor CPO dan minyak goreng menjelang demo, maka publik akan menganggap keputusan tersebut sebagai tukar tambah politik.
Rocky menilai, hal ini hanyalah permainan politik Jokowi.
"Ini hanyalah permainan politik Presiden supaya rakyat tahu masyarakat in charge," tuturnya.
"Padahal sebetulnya sudah terjadi kerugian pada petani sawit. Tapi sudah, itu semacam keterangan bahwa itu polanya. Kita lihat saja besok apa betul yang diterangkan Presiden akan diikuti oleh mekanisme pasar," kata Rocky menambahkan.
Meski demikian, salah seorang pendiri Setara Institute itu mengatakan, Jokowi sudah dinilai tidak serius dalam menangani kasus minyak goreng dari segi kebijakan ekonomi makro.
Rocky melihat, apa yang dilakukan Jokowi adalah upaya untuk memperoleh legitimasi sebagai pemimpin yang mampu untuk melarang ekspor, lalu membukanya kembali.
"Nah itu kalkulasi ekonominya nggak masuk di situ," tegasnya. [Democrazy/tangsel]
