DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Jokowi kembali menyinggung soal gawatnya kondisi global saat ini yang membuat harga pangan hingga energi meroket.
Sebab usai pandemi COVID-19, ekonomi dunia kini dibikin khawatir dengan adanya perang di Eropa.
Sejumlah negara di dunia yang tak tahan dengan melambungnya harga komoditas pun mengambil keputusan menaikkan harga BBM.
Misalnya di Jerman, yang menurut Jokowi, sudah menjual bensin Rp 31.000 per liter, naik dua kali lipat.
"Di Singapura (bensin) Rp 32.000. Di Thailand Rp 20.800 kalau saya rupiahkan. Di Amerika Rp 18.000 kurang lebih. Kita (pertalite) masih Rp 7.650," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Pro Jokowi (Projo), di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5).
Meski begitu, Jokowi juga menyinggung soal subsidi energi di APBN.
Imbas dari naiknya harga minyak mentah dunia, sementara harga BBM pertalite ditahan, membuat alokasi subsidi energi yang ditanggung kas negara jadi besar sekali.
"Masalahnya adalah tahan kita sampai kapan kalau perangnya enggak rampung-rampung?" lanjut Jokowi yang juga Ketua Dewan Pembina Projo.
Selain perang Rusia dan Ukraina, saat ini pun tengah ramai ketegangan China dan Korea Utara yang juga mengkhawatirkan global.
Sementara untuk wabah pandemi, kata Jokowi, Indonesia sudah lebih baik karena kasusnya semakin landai.
Dia membandingkan dengan di Eropa yang kasus wabah ini masih tinggi.
Pun di Amerika, menurutnya, saat dia 10 hari lalu ke sana, kasus hariannya masih 78.000 kasus.
"Negara lain masih pada proses mengatasi yang namanya pandemi. Sekali lagi ini yang harus kita syukuri, kita masih tahan dengan harga pertalite Rp 7.650," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan BBM pertalite tak naik tahun ini.
Konsekuensinya, pemerintah menambah anggaran subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun di APBN 2022.
Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan kompensasi tahun ini sebesar Rp 216,1 triliun, terdiri dari tambahan kompensasi BBM Rp 194,7 triliun dan kompensasi listrik Rp 21,4 triliun.
"Untuk kompensasi meledak tinggi karena barang-barang tadinya tidak diatur juga tidak dinaikkan, pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5). [Democrazy/kmp]
