DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Mantan Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita mengaku tidak puas dengan reformasi yang telah berjalan selama 24 tahun.
Menurut dia, reformasi malah melahirkan oligarki dan kleptokrasi.
"Jadi kita enggak puas dengan keadaan kayak gini. Ada oligarki, kleptokrasi tentu kita enggak puas. Siapa yang puas?" kata Ginandjar dalam peringatan dan refleksi 24 tahun reformasi di Jakarta Selatan, Sabtu (21/5).
Ginandjar mengatakan, reformasi membuka keran demokrasi.
Namun, menurutnya, hanya segelintir orang yang bisa menikmati buah demokrasi itu.
Karena itu, tak heran jika lahir oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh orang dari golongan atau kelompok tertentu.
"Terbentuk kelompok atau dinasti yang menikmati demokrasi daripada yang lain secara tidak proporsional. Jadi tebentuklah oligarki," ujarnya.
Selain itu, ada pula kleptokrasi. Artinya, pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang mencari status dan keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyatnya sendiri.
Ginandjar berpendapat saat ini terjadi pergeseran model korupsi yang tadinya birokratis menjadi politis.
"Kalau dulu yang korupsi dirjen-dirjen, kepala proyek. Sekarang kan yang korupsi menterinya, anggota DPRD, gubernur," ujarnya.
Ia pun menilai salah satu penyebab maraknya korupsi oleh politisi karena besarnya ongkos demokrasi di Indonesia. Ginandjar pun membandingkan situasi ini dengan Jepang.
"Problem utamanya biaya demokrasi di Indonesia. Kalau di Jepang itu kampanye partainya yang bayar," katanya. [Democrazy/cnn]
