DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengaku sejak awal tidak yakin atas keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya.
Pasalnya, meski terlihat gagah dan berani melawan mafia di awal, namun pada akhirnya Jokowi kembali membuka kran ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya setelah adanya desakan dari pengusaha.
"Terkesan gagah dan berani menghadapi mafia namun ujung-ujungnya 'cle' mengkerut, menjilat ludah sendiri," kata Mulyanto dalam keterangan persnya, Jumat (20/5/2022).
"Padahal setiap kebijakan mestilah ada sisi trade-off-nya, dalam kasus migor adalah antara sisi produsen, petani sawit, konsumen. Seharusnya ada mitigasi resiko dan pemberian insentif bagi yang terdampak," imbuhnya.
Mulyanto juga mengaku tidak terkejut dengan sikap plin-plan pemerintah.
Ia melihat pembatalan kebijakan yang baru berumur tiga minggu dan belum menghasilkan dampak yang berarti tersebut sudah bisa diperkirakan.
"Dari kasus ini masyarakat semakin paham, betapa lobi-lobi pengusaha migor ini sangat kuat. Jadi wajar kalau dikatakan, bahwa dalam adu kuat kebijakan ini, pemerintah takluk terhadap mafia migor," ujarnya.
Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan kalau harga migor curah masih bertengger di angka Rp 19.100 per kg per Kamis (19/5/2022).
Harga tersebut masih jauh di atas HET yang ditetapkan yakni Rp 15.500 per kg.
Padahal menurutnya pemerintah berjanji kalau kebijakan bakal dievaluasi kalau harga migor curah sudah sesuai dengan HET di seluruh wilayah Indonesia.
"Kembali pemerintah ingkar janji. Produsen migor akan senang. Karena CPO yang selama ini dibeli dengan harga murah disimpan dalam tangki-tangki mereka dapat diekspor kembali, cuan yang tidak sedikit." [Democrazy/suara]
