DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut sejak awal ia menjabat.
Ia mengakui mendapatkan WTP dari BPK bukan hal yang mudah.
Anies mengatakan, di awal menjabat tahun 2018, ia mendapatkan banyak Pekerjaan Rumah (PR) dari Gubernur sebelumnya.
Bahkan untuk menyampaikan laporan yang berkriteria WTP, pihaknya bekerja keras tanpa henti.
Hasilnya, ia berhasil mendapatkan WTP atas LKPD tahun 2017 di tahun pertamanya menjabat.
Raihan ini terus berlanjut secara berturut-turut mendapatkan WTP sampai akhir masa jabatannya.
"Pertama kami kerja luar biasa keras ketika awal tahun 2018, itu pertama kali. PR-nya luar biasa banyak, itu nonstop," ujar Anies usai rapat paripurna penyampaian hasil LHP atas LPKD tahun 2017 oleh BPK di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Setelah itu, Anies menyebut jajarannya sudah mulai membiasakan diri melakukan kerja secara efisien untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik.
Hal ini juga disebutnya akan terus berlangsung sepeninggalnya lengser dari jabatan Gubernur.
"Kemudian dari situ kita belajar di tahun 2019, mulai kita lebih efisien sampai sekarang juga begitu. Proses ini sekarang sudah menginstitusi, sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk selama lima tahun ini," jelasnya.
Dalam pengalamannya membuat laporan keuangan, Anies mengakui masalah yang paling berat di Jakarta adalah pengelolaan aset.
Masih banyak aset milik Pemprov DKI yang belum terdata.
"Salah satu PR terbesar adalah aset, dan tidak mungkin aset itu dikerjakan sendiri. Aset yang banyak misalnya Disdik, Dinkes itu semua harus kerja bersama," ucapnya.
Karena itu, untuk bisa meraih LKPD WTP, Mantan Mendikbud ini menilai perlu adanya kerja bersama segala pihak baik eksekutif, legislatif, hingga ke institut pemeriksa lainnya.
"Saya percaya seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta sudah memilki pengalaman untuk bekerja bersama lintas sektor, tidak bisa sendiri, tidak bisa BPKD sendiri tidak bisa inspektorat sendiri, tidak bisa BPAD sendiri," pungkasnya. [Democrazy/suara]
