DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B. Najamudin menyindir Singapura yang membiarkan koruptor asal Indonesia bersembunyi di negaranya.
Hal demikian berbeda dengan keputusan otoritas Singapura yang tak memperbolehkan penceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke negara tersebut.
"Kami ingin otoritas Singapura bisa berlaku adil dan berkomitmen memenuhi perjanjian ekstradisi terhadap para pelaku korupsi dan asetnya yang disimpan di sana. Jangan menerapkan standar ganda dalam memperlakukan pengunjung WNI dengan penilaian yang tidak adil," kata Sultan dalam keterangan resminya, Rabu (18/5).
Sebagai informasi, RI dan Singapura memiliki kerja sama perjanjian ekstradisi yang telah disepakati kedua pemimpin negara pada akhir Januari 2022 lalu.
Senator asal Bengkulu itu mengatakan hingga saat ini masih banyak koruptor 'kakap' Indonesia dan asetnya masih bersembunyi dan disembunyikan di Singapura.
Menurutnya, penguatan hubungan bilateral RI-Singapura yang dilengkapi dengan perjanjian ekstradisi justru diterjemahkan secara liar oleh Singapura.
"Apakah mereka akan mengusir para pelaku kejahatan keuangan itu?" tanya dia.
Meski demikian, Ia menghormati hak kedaulatan Singapura untuk menerima sekaligus menolak siapapun yang hendak berkunjung ke negara tersebut.
Di sisi lain, Ia menilai penolakan Singapura terhadap UAS berpotensi menimbulkan segregasi sosial antar umat beragama.
"Namun sebagai negara serumpun, Kami harus mengatakan bahwa penolakan terhadap UAS adalah sikap yang berlebihan," ujar Sultan.
Lebih lanjut Sultan mendorong pemerintah RI untuk menyampaikan nota protes kepada perwakilan otoritas singapura di Jakarta.
Penolakan terhadap UAS itu justru akan mengganggu hubungan historis kedua negara yang notabene merupakan rumpun melayu.
"Padahal tidak terdapat vonis pengadilan atau rekomendasi lembaga internasional yang menyatakan UAS memiliki reputasi ekstremisme yang berbahaya," kata dia.
Pemerintah Singapura mengaku telah menolak UAS mengunjungi negaranya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Singapura pun mengungkapkan, salah satu alasan penolakan dilakukan adalah terkait konten ceramah UAS. [Democrazy/cnn]
