DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ribuan masyarakat Madura berbondong-bondong hadiri acara acara halal bi Halal di Sumenep Madura bersama Ustaz Abdul Somad (UAS) pada Jumat 20 Mei 2022.
Padahal sebelumnya ada wacana aksi demonstrasi dari sekelompok orang yang mengatasnamakan santri Madura yang menolak kedatang ulama jebolan Universitas Al Azhar, Mesir itu di Madura.
Namun wacana aksi demonstrasi tolak UAS tidak jadi digelar.
UAS dengan lancar memberi tausiah di acara yang digelar di Masjid Nur Muhammad Sumenep itu.
"Tersebar ajakan aksi menolak UAS di Sumenep. Alhamdulillah hari ini UAS hadir di Pamekasan dan disambut oleh KH. Dr. Fauzi Tijani, LC (Mudir Ma'had Al Amien Prenduwen Sumenep Madura) yang juga merupakan senior UAS di Al Azhar Mesir," tulis salah satu akun Twitter bernama @QaillahAsyiqa.
Foto-foto momen tersebut juga ikut diunggah oleh akun Instagram milik UAS @ustadzabdulsomad_official.
Nampak masyarakat antusias ikut tausiah UAS baik wanita maupun laki-laki.
Terlihat pula beberapa baliho yang memuat foto UAS di lokasi.
Jadwal UAS di Sumenep adalah tablig akbar di dua tempat. Yaitu di depan Masjid Nur Muhammad, desa Kolor dan di Pondok Pesantren Al Amen, Prenduan.
Rencana Aksi Penolakan Kedatangan UAS
Sebelumnya surat seruan penolakan kedatangan UAS di Madura tersebar di media sosial.
Surat itu ditandatangani oleh Ustaz Ahmad sebagai koordinator aksi tertanggal 18 Mei 2022.
Namun aksi tersebut gagal terlaksana. Padahal mereka telah memberitahukan pihal Polres Sumenep.
Dalam surat pemberitahuan itu rencananya masa aksi berjumlah 2022 orang. Polisi pun telah bersiap.
"Sesuai SOP kami sudah melakukan persiapan pasukan pengamanan untuk mengawal aksi tersebut, namun ternyata tidak ada," kata Humas Polres Sumenep AKP Widiarti, Jumat 20 Mei 2022.
Berdasar surat pemberitahuan yang tersebar, aksi ini mengatasnamakan Gerakan Santri Madura.
Rencananya aksi berlangsung pada Jumat 20 Mei 2022 pukul 13.00 di depan Masjid Jamik Sumenep.
Namun, hingga waktu tersebut tidak ada aksi massa yang berdatangan.
"Ternyata aksinya tidak jadi, tapi juga tidak ada pencabutan pemberitahuannya sampai sekarang," kata AKP Widiarti. [Democrazy/fin]
